Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Bersubsidi Harus Berdasar Opsi yang Tepat

Kompas.com - 10/04/2013, 16:33 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar, menilai, desakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yang mendominasi wacana pemerintah, terasa janggal. 

Pasalnya, struktur harga lebih banyak dikedepankan dalam wacana tersebut, padahal masalah utama ada di struktur produksi yang mengalami penurunan terus-menerus setiap tahun.

"Pemerintah harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi yang dibuatnya kepada masyarakat sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang dan dapat diberikan masukan yang efektif," ujar Rofi menanggapi hal ini di Jakarta, Rabu (10/4/2013). Terlebih lagi, pemerintah sedang merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Salah satu opsi tersebut adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Opsi ini diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Munas ke-IX Asosiasi Pengusaha Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (8/4/2013) lalu.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait BBM. Menurutnya, banyak alternatif yang tengah menjadi pertimbangan pemerintah.

Rofi yang merupakan legislator dari Jatim VII ini kemudian menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan harga BBM, maka kompensasi tidak boleh berupa bantuan langsung tunai (BLT) seperti kebijakan pasca-kenaikan BBM di masa lalu. Ini karena BLT sesungguhnya tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat, baik di sektor konsumsi maupun sektor produksi. Karenanya, lebih baik kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta pembangunan infrastruktur energi dan sektor riil di masyarakat.

"Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif, jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus-menerus setiap tahun.

Beberapa pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi kebijakan terjadi di kalangan pemerintah yang plinplan terhadap harga BBM bersubsidi. "Satu waktu mengatakan naik, lalu beberapa waktu kemudian tidak akan naik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan matang," ucap Rofi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com