PPP Buktikan Survei Keliru

Surabaya, Kompas - Partai Persatuan Pembangunan menargetkan perolehan suara 12 persen pada Pemilihan Umum 2014. PPP meyakini masyarakat masih meminati pemimpin dari partai-partai berbasis Islam.

”Ada analisis bahwa partai- partai berbasis agama akan ditinggalkan. Analisis itu telah dilontarkan sejak beberapa rangkaian pemilu, tetapi tidak terbukti,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di sela-sela jalan santai Hilal PPP Ke-40 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/4).

Tahun 2009, kata Suryadharma, lembaga survei memprediksi PPP hanya akan meraih 1,9 persen suara. ”Tetapi kenyataannya, kami dapat meraih 6 persen suara. Kami jauh melebihi survei,” ujarnya.

Suryadharma menegaskan, PPP akan berjuang keras untuk mencapai targetnya. ”Kami akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa partai berbasis Islam tidak seperti yang dinilai orang. Kami akan menepis stigma partai eksklusif yang tidak demokratis. PPP ini inklusif. Islam itu inklusif yang anti-kegaduhan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menambahkan, dalam kunjungan pengurus pusat partai di Jawa Timur ditemukan fakta bahwa PPP ternyata masih dicintai. ”Animo masyarakat terhadap PPP ternyata masih tinggi. Ini di luar ekspektasi,” ujarnya.

Partai berbasis agama, kata Suryadharma, harus lebih berhati-hati karena beban moralnya tinggi. ”Katakanlah partai A yang nasional terkena kasus setara dengan partai B yang berbasis agama. Nah, beban moralnya lebih berat pada partai B yakni partai agama,” katanya.

Pengawasan

Pada Pemilu 2014, Suryadharma menyarankan supaya partai politik dilibatkan dalam pengawasan di tempat pengumpulan suara. Bagi partai, masalah terbesar pengawasan terletak pada ketersediaan dana.

Menurut Suryadharma, terdata 630.000 tempat pemungutan suara (TPS). ”Kalau satu TPS harus diawasi oleh 2 orang dari PPP lalu tiap orang diberi honor Rp 100.000, dibutuhkan dana pengawasan Rp 126 miliar. Jelas dana partai tidak akan mencukupi,” ujarnya.

Terkait pengawasan calon anggota legislatif, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz mengemukakan, keterbukaan daftar riwayat para bakal caleg mestinya mutlak. Justru problematis jika Komisi Pemilihan Umum hanya memublikasikan daftar riwayat hidup bakal calon yang memberi izin publikasi tersebut.

”Kenapa KPU memberi opsi para caleg untuk tidak memublikasikan daftar riwayat hidupnya? Padahal jelas-jelas mereka calon pejabat publik,” ujarnya.

Terkait Pemilu Legislatif 2014, Partai Keadilan Sejahtera menyiapkan total 17.515 caleg untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. ”Hampir tak ada masalah prinsipiil yang menghambat proses pencalegan. Kami siap daftarkan DCS ke KPU dan KPU daerah pada 9 April nanti,” kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. (RYO/DIK/IAM)