PKL Jatim Janjikan Enam Juta Suara untuk Khofifah - Kompas.com

PKL Jatim Janjikan Enam Juta Suara untuk Khofifah

Kompas.com - 03/04/2013, 15:57 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Aksi dukung mendukung cagub dan cawagub menjelang Pilgub Jatim Agustus nanti tidak hanya dilakukan oleh partai politik. Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jatim menjanjikan enam juta dukungan suara untuk kandidat calon gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah.

Dukungan tersebut, kata Ketua APKLI Jatim, Ahmad Rifai, didasari keyakinan bahwa figur Ketua Umum Muslimat NU tersebut mampu menurunkan kebijakan kebijakan untuk menyejahterakan pedagang kaki lima di Jatim. ''Kami juga termasuk komponen yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, karena itu kami juga berhak disentuh melalui program-program pemerintah,'' ujarnya, Rabu (3/4/2013).

Rifai mengklaim akan mampu mengumpulkan enam juta dukungan suara bagi Khofifah nanti. Jumlah itu kata dia adalah total jumlah PKL di 38 kabupaten dan kota seluruh Jatim. ''Jumlah dukungan itu mampu mengusung Khofifah menjadi cagub independen,'' jelas Rifai.

Alasan lain, APKLI Jatim mendukung Khofifah karena merasa tidak difasilitasi kepentingannya oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur saat ini yakni Soekarwo Saifullah Yusuf.

Pada pilgub 2008 lalu, APKLI mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf bahkan keduanya dengan APKLI Jatim sempat membuat MoU dalam hal pembinaan dan penataan PKL. ''Namun perjanjian itu hanya palsu, sampai saat ini, kami tidak pernah tersentuh program, justru penggusuran PKL sering terjadi di mana-mana,'' jelas Rifai.

Sementara itu, Khofifah hingga saat ini belum juga menyebut siapa yang akan menjadi cawagub pendampingnya. Sejumlah nama yang dikabarkan terus melakukan komunikasi politik antara lain, Wakil Walikota Surabaya dari PDIP, Bambang Dwi Hartono, dan fungsionaris DPP Golkar Ridwan Hisjam. 


EditorGlori K. Wadrianto
Komentar

Terkini Lainnya

Peluang JK Kembali Jadi Cawapres Hanya Melalui Amandemen UUD 1945

Peluang JK Kembali Jadi Cawapres Hanya Melalui Amandemen UUD 1945

Nasional
Panitia Larang Atribut Politik dalam Acara 'Untukmu Indonesia' di Monas

Panitia Larang Atribut Politik dalam Acara "Untukmu Indonesia" di Monas

Megapolitan
Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Regional
Senyum Kim dan Moon Saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Senyum Kim dan Moon Saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Internasional
12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

Megapolitan
Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Nasional
Dilarang Disparbud, Panitia 'Untukmu Indonesia' Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Dilarang Disparbud, Panitia "Untukmu Indonesia" Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Megapolitan
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Nasional
Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Megapolitan
Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Megapolitan
Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan

Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan

Nasional
Ganjaran Vonis Mati untuk 8 WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu-sabu...

Ganjaran Vonis Mati untuk 8 WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu-sabu...

Megapolitan
Moon kepada Kim Jong Un: Saya Senang Bertemu Anda

Moon kepada Kim Jong Un: Saya Senang Bertemu Anda

Internasional
Usung Tema 'Enlightenment', Art Jog 2018 Berkembang Jadi Pergelaran Seni Visual

Usung Tema "Enlightenment", Art Jog 2018 Berkembang Jadi Pergelaran Seni Visual

Regional
Polri Tak Lagi Berwenang Awasi TKA sejak Muncul Aturan Baru soal Keimigrasian

Polri Tak Lagi Berwenang Awasi TKA sejak Muncul Aturan Baru soal Keimigrasian

Nasional

Close Ads X