Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ONH Turun Tapi Pelayanan Harus Meningkat

Kompas.com - 02/04/2013, 23:30 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Penurunan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 Hijriyah/ 2013 Masehi hasil kesepakatan pemerintah dan DPR- RI patut disambut baik.

Namun, Kementerian Agama diminta tetap meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Harapan itu diungkapkan Ketua Komisi Pengawas Haji (KPH) Slamet Efendy Yusuf, di Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Sebagaimana diberitakan, Senin lalu, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati, rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2013 ini sebesar 3.527 dollar AS.

Jumlah itu menurun rata-rata sekitar 90 dollar AS dibandingkan BPIH tahun 1433 Hijriyah/tahun 2012 sebesar 3.617 dollar AS. Slamet Efendy Yusuf mengatakan, penurunan BPIH itu hendaknya semata-mata karena alasan obyektif, yaitu pemerintah semakin dapat mengefisienkan pelayanan, mulai dari transportasi, penyewaan rumah, sampai katering.

Penurunan itu jangan lantas diikuti penurunan pelayanan dan fasilitas bagi jemaah haji. Sebaliknya, Kementerian Agama harus meningkatkan pelayanan.

"Ada beberapa pelayanan yang harus ditingkatkan karena banyak dikeluhkan jemaah haji, seperti jarak pemondokan dengan Masjidil Haram, atau transportasi," katanya.

Pemondokan, misalnya, harus direncanakan dan diurus dengan sungguh-sungguh. Sekarang Masjidil Haram sedang dipugar sehingga penginapan akan semakin jauh. Pemerintah harus memberikan gambaran menyeluruh kepada jemaah tentang jarak antara penginapan dan masjid.

Transportasi juga perlu disiapkan lebih matang dengan menambah jumlah armada, menjamin bus yang lebih baik, dan penempatan jemputan yang lebih jelas. Jangan sampai ada jemaah kesulitan mendapatkan transportasi ketika perlu pergi ke Masjidil Haram.

"Kementerian Agama dan para petugas haji tidak boleh terjebak dalam bisnis rutin sebagaimana biasa. Perbaikan harus dipersiapkan secara matang dengan terobosan-terobosan. Jangan sampai kekurangan-kekurangan sebelumnya terulang lagi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com