Pro-Kontra Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Kompas.com - 30/03/2013, 06:54 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Pengesahan qanun bendera dan lambang Aceh oleh DPR Aceh pada Jumat (22/3/2013) di Banda Aceh menuai pro dan kontra dari berbagai kelompok di Aceh. Yang pro sangat antusias menyambut pengesahan qanun. Mereka mengibarkan bendara dan berkonvoi keliling kota, sedangkan yang kontra menilai bendera separatis kembali berkibar di Aceh.

Taufik Abdullah, Kepala Laboratorium Politik FISIP Universitas Malikussaleh di Banda Aceh, menyebut pro-kontra tentang bendera dan lambang Aceh hal biasa dalam berdemokrasi. Menurutnya, pro-kontra terjadi karena adanya perbedaan cara pandang dalam mengartikulasikan pentas politik Aceh saat ini.

"Saya pikir pro-kontra lebih disebabkan adanya kekhawatiran Aceh akan kembali bergejolak. Kita berpikir positif sajalah. Saya menilai reaksi yang ada didorong oleh semangat ingin mewujudkan perdamaian Aceh lebih hakiki. Jadi, dalam konteks itu pro-kontra wajar saja terjadi," katanya, Jumat (29/3/2013).

Kendati begitu, Taufik mengingatkan agar semua pihak tidak lupa bahwa sejak ditandatangani MoU Helsinki, Aceh semakin terbuka dengan berbagai kemungkinan. Di sisi lain, Aceh menjadi wilayah dalam NKRI yang memiliki kesempatan yang besar untuk dapat mengembangkan demokrasi dan pembangunannya yang lebih baik.

"Hanya saja, keberlangsungannya sangat dinamis sehingga tidak mudah menyatukan Aceh sebagai satu identitas yang khusus dalam NKRI," ujarnya.

Taufik menilai, status Aceh sebagai daerah khusus masih sangat rentan munculnya berbagai kepentingan politik. Apa pun isu terkait implementasi MoU Helsinki ditanggapi beragam. Satu pihak berharap pengembangan demokrasi tidak kebablasan, tetapi ada semacam kekhawatiran pada akhirnya Aceh akan lepas dari NKRI. Di lain pihak berharap semua poin-poin nota kesepahaman itu berjalan sempurna dan seutuhnya agar Aceh benar-benar berdaya dalam bingkai NKRI.

Agar tidak melahirkan dusta sejarah kesekian kali, kata Taufik, para pemangku kepentingan perlu memperkuat komunikasi politik dengan intensif. Jika tersendatnya komunikasi politik di tingkat elite maka kecurigaan aparatur, baik TNI maupun Polri, di lapangan sangat beralasan.

Ekspresi masyarakat yang pro terhadap bendera Bulan Bintang dan lambang Singa Burak yang berpawai di beberapa wilayah Aceh, kata dia, tentu bisa diterjemahkan bermacam-macam sehingga prasangka tak dapat dihindari.

Soal ekspresi masyarakat yang mengibarkan bendera dan pawai dengan mengarak-bendera di jalan-jalan raya? "Itu wujud Aceh merdeka dalam NKRI," kata Taufik.

Menurutnya, bendera dan lambang Aceh dalam NKRI merupakan amanah MoU Helsinki dan juga cerminan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dengan demikian, Aceh dalam NKRI sebagai wilayah khusus sudah merupakan keputusan final.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Banjir Bandang Terjang Cicurug Sukabumi, 2 Warga Dilaporkan Hanyut

    Banjir Bandang Terjang Cicurug Sukabumi, 2 Warga Dilaporkan Hanyut

    Regional
    Marthen Tenggelam Saat Mencari Ikan di Muara, sang Istri yang Menyaksikan Histeris

    Marthen Tenggelam Saat Mencari Ikan di Muara, sang Istri yang Menyaksikan Histeris

    Regional
    Arisan RT Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19, Ini Faktanya

    Arisan RT Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19, Ini Faktanya

    Regional
    Penipu Bermodus Penggandaan Uang Ini Punya Bermacam Trik untuk Kelabuhi Korbannya

    Penipu Bermodus Penggandaan Uang Ini Punya Bermacam Trik untuk Kelabuhi Korbannya

    Regional
    47 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Probolinggo, Kena Denda hingga Rp 50.000

    47 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Probolinggo, Kena Denda hingga Rp 50.000

    Regional
    Mobil Tabrak Gerbang Polresta Tasikmalaya, Sopirnya Berupaya Rebut Senjata Petugas

    Mobil Tabrak Gerbang Polresta Tasikmalaya, Sopirnya Berupaya Rebut Senjata Petugas

    Regional
    6 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Rejowinangun Magelang Diperketat

    6 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Rejowinangun Magelang Diperketat

    Regional
    Kisruh Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika, Warga yang Bertahan dan Mereka yang Terus Membangun

    Kisruh Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika, Warga yang Bertahan dan Mereka yang Terus Membangun

    Regional
    Abai Protokol Kesehatan, 2 Pusat Keramaian di Samarinda Ditutup

    Abai Protokol Kesehatan, 2 Pusat Keramaian di Samarinda Ditutup

    Regional
    Satu Karyawannya Positif Corona, BPJS Kesehatan Lhokseumawe Tutup Sepekan

    Satu Karyawannya Positif Corona, BPJS Kesehatan Lhokseumawe Tutup Sepekan

    Regional
    Menangis Pulang ke Rumah, Bocah 5 Tahun Ternyata Jadi Korban Pencabulan Tetangga

    Menangis Pulang ke Rumah, Bocah 5 Tahun Ternyata Jadi Korban Pencabulan Tetangga

    Regional
    Gegara Hujan Deras Beberapa Jam, Banjir Bandang Terjang Cicurug Sukabumi

    Gegara Hujan Deras Beberapa Jam, Banjir Bandang Terjang Cicurug Sukabumi

    Regional
    Korupsi Uang Nasabah Rp 2,1 Miliar untuk Judi Bola Online, Pegawai BRI Ditahan

    Korupsi Uang Nasabah Rp 2,1 Miliar untuk Judi Bola Online, Pegawai BRI Ditahan

    Regional
    Bosan Diisolasi, Pasien Positif Covid-19 di Indramayu Kabur dari RS

    Bosan Diisolasi, Pasien Positif Covid-19 di Indramayu Kabur dari RS

    Regional
    Rutan Polres Nunukan Penuh Sesak, Tahanan Terpaksa Tidur Bergiliran Tiap Dua Jam

    Rutan Polres Nunukan Penuh Sesak, Tahanan Terpaksa Tidur Bergiliran Tiap Dua Jam

    Regional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X