Kompas.com - 24/03/2013, 21:35 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lembaga Survei Nasional (LSN) memunculkan nama Dahlan Iskan sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat. Dari 1.230 responden yang dimintai pendapat, Menteri BUMN ini mengantongi suara terbanyak, yakni 24,2 persen.

"Soal Ketum Demokrat, itu pertanyaan terselip ke responden. Itu kemudian muncul nama Dahlan Iskan," terang Direktur LSN Umar S Bakry seusai merilis hasil survei di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (24/3/2013).

Menurut Bakry, popularitas Dahlan di masyarakat cukup tinggi. Warga lebih melihat Dahlan sebagai sosok yang cukup baik, ketimbang pemberitaan buruk tentangnya. "Dahlan dipersepsikan sebagai orang yang sederhana, gesit, responsif, dan masif juga di media, popoluaritasnya tinggi. Jadi wajar," katanya.

Hasil survei yang cukup mengejutkan ini juga memunculkan nama Mahfud MD yang dianggap cocok sebagai pengganti Anas Urbaningrum. Mahfud berada di posisi kedua setelah Dahlan dengan suara 15,4 persen. "Mahfud juga tidak punya partai. Mahfud dan Dahlan pernah disebut-sebut layak, karena mereka bersih. Tapi itu spontan dari responden," terang Umar.

Pengambilan data survei ini dilakukan pada 1-15 Maret 2013 di 33 provinsi seluruh Indonesia. Nama calon Ketua Umum Demokrat pun muncul baik dari internal maupun eksternal partai.

Sementara istri Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Ani Yudhoyono berada di posisi tiga dengan 8,5 persen. Kemudian, berturut-turut dari posisi keempat diisi Ketua DPR Marzuki Alie (6,8 persen), Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo (4,9 persen), mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (3,5 persen), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto (3,2 persen), Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman (2,4 persen), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (1,9 persen), dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (1,6 persen).

Adapun  posisi lima terbawah berturut-turut yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (1,4 persen), Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa (0,9 persen), Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (0,2 persen), Menteri Koperasi Syarief Hassan (0,2 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Dipo Alam (0,2 persen). Sementara 24,7 persen menjawab tidak tahu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Umar, suara masyarakat dapat menjadi pertimbangan Demokrat, untuk kembali mendongkrak elektabilitas pada Pemilu 2014. "Carilah ketum yang terbaik, bukan yang terloyal terhadap Cikeas. Cari Ketum yang disukai masyarakat juga. Kalau nanti yang memilih Demokrat dalam Pemilu 2014 adalah orang-orang Cikeas, ya pilih orang Cikeas," ucapnya.

Seperti diberitakan, menyusul berhentinya Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum Partai Demokrat, jabatan tersebut masih kosong hingga kini. Sementara pendaftaran calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014, khususnya untuk DPR, mengharuskan kehadiran ketua umum.

Partai Demokrat merencanakan menggelar KLB untuk mencari pengganti Anas dijadwalkan berlangsung di Bali pada 30-31 Maret 2013. Menurut jajaran Majelis Tinggi, proses pemilihan ketua umum akan berjalan musyawarah mufakat dengan mengakomodasi usulan SBY.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X