Menkeu: Segera Kendalikan BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi perlu dilakukan segera. Pengendalian BBM bersubsidi berlarut-larut diyakini akan berdampak buruk bagi kondisi fiskal.

"Pengendalian (BBM bersubsidi) kita harapkan di awal-awal tahun. Kalau sudah lewat dari semester pertama, dampaknya sudah buruk," kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Agus memperkirakan defisit anggaran tidak bisa sesuai target, yakni 1,6 persen dari APBN 2013. Jika tidak segera diatasi, kata dia, defisit bisa mencapai di atas 2 persen lantaran terlau besarnya subsidi. Selain itu, anggaran subsidi BBM bisa membengkak di atas Rp 200 triliun, dari alokasi subsidi BBM di APBN 2013 sebesar Rp 193,8 triliun.

Agus menambahkan, pihaknya memiliki rencana lain untuk mengatasi masalah defisit anggaran, salah satunya pengetatan anggaran untuk kementerian/lembaga. Hanya, pihaknya masih menunggu efektivitas dari pengendalian BBM bersubsidi.

"Walaupun sekarang kita sudah melakukan penyesuaian tarif listrik, itu dampaknya belum memadai. Jadi, penyesuaian harga BBM tentu masih menjadi alternatif walaupun alternatif terakhir," ucapnya.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, saat ini baru dua opsi yang dipikirkan pemerintah, yakni pengendalian dan pembatasan BBM bersubsidi. Salah satu langkah pengendalian ialah dengan memasang sistem teknologi informasi di SPBU untuk mencegah kebocoran. Hanya, Jero tak bisa memastikan kapan keputusan akan disampaikan pemerintah.