Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicurigai Ada Pemburu Rente di Kenaikan Harga Bawang

Kompas.com - 16/03/2013, 11:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Melonjaknya harga bawang terutama bawang putih belakangan ini dicurigai akibat permainan dari para pemburu rente. Bisa saja, proses perizinan impor bawang sengaja diperlambat agar ada "lobi-lobi" untuk menguntungkan pihak tertentu.

"Itu bisa ditelusuri dari mana asal usulnya. Perburuan rente ini dampaknya merugikan rakyat. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu telusuri sehingga permainan seperti ini tidak terulang lagi," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, saat diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

Fadli mengatakan, jika masalahnya hanya karena koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian, maka seharusnya bisa cepat diselesaikan. Dengan kenaikan drastis harga bawang saat ini, kata dia, tentu importir juga diuntungkan.

Direktur INDEF Enny Sri Hartarti juga mencurigai adanya desain dari miss management antarkementerian soal bawang saat ini untuk menguntungkan pihak tertentu. Dia memberi contoh kasus tahun 2012 harga bawang merah anjlok hingga Rp 3.000 per kilogram. Ketika itu tengah panen raya bawang. Namun, kata dia, pemerintah malah membuka keran impor selebar-lebarnya sehingga harga bawang produksi dalam negeri tertekan.

"Harga di level petani waktu itu sampai Rp 2.500 per kilogram. Jadi ini tidak sekedar kesalahan managemen, tapi ada desain," kata Enny.

Kecurigaan Enny lainnya, bawang adalah komoditas yang mampu bertahan 3-4 bulan. Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa menyetok bawang ketika surplus. "Kalau sekarang bawang (impor) tertahan di pelabuhan, seharusnya stok sebelumnya masih ada," pungkas dia.

Seperti diberitakan, sekitar 400 kontainer berisi bawang putih impor asal China tak dapat keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak karena dokumennya tidak lengkap. Dokumen yang belum dikantongi importir adalah rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

    Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

    Nasional
    Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

    Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

    Nasional
    KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

    KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

    Nasional
    Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

    Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

    Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

    Nasional
    Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

    Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

    Nasional
    Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

    Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

    Nasional
    Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

    Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

    Nasional
    Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

    Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

    Nasional
    Mengganggu Pemerintahan

    Mengganggu Pemerintahan

    Nasional
    Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

    Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

    Nasional
    Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

    Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

    Nasional
    Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

    Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com