Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicurigai Ada Pemburu Rente di Kenaikan Harga Bawang

Kompas.com - 16/03/2013, 11:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Melonjaknya harga bawang terutama bawang putih belakangan ini dicurigai akibat permainan dari para pemburu rente. Bisa saja, proses perizinan impor bawang sengaja diperlambat agar ada "lobi-lobi" untuk menguntungkan pihak tertentu.

"Itu bisa ditelusuri dari mana asal usulnya. Perburuan rente ini dampaknya merugikan rakyat. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu telusuri sehingga permainan seperti ini tidak terulang lagi," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, saat diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

Fadli mengatakan, jika masalahnya hanya karena koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian, maka seharusnya bisa cepat diselesaikan. Dengan kenaikan drastis harga bawang saat ini, kata dia, tentu importir juga diuntungkan.

Direktur INDEF Enny Sri Hartarti juga mencurigai adanya desain dari miss management antarkementerian soal bawang saat ini untuk menguntungkan pihak tertentu. Dia memberi contoh kasus tahun 2012 harga bawang merah anjlok hingga Rp 3.000 per kilogram. Ketika itu tengah panen raya bawang. Namun, kata dia, pemerintah malah membuka keran impor selebar-lebarnya sehingga harga bawang produksi dalam negeri tertekan.

"Harga di level petani waktu itu sampai Rp 2.500 per kilogram. Jadi ini tidak sekedar kesalahan managemen, tapi ada desain," kata Enny.

Kecurigaan Enny lainnya, bawang adalah komoditas yang mampu bertahan 3-4 bulan. Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa menyetok bawang ketika surplus. "Kalau sekarang bawang (impor) tertahan di pelabuhan, seharusnya stok sebelumnya masih ada," pungkas dia.

Seperti diberitakan, sekitar 400 kontainer berisi bawang putih impor asal China tak dapat keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak karena dokumennya tidak lengkap. Dokumen yang belum dikantongi importir adalah rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

    Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

    Nasional
    Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

    Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

    Nasional
    Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

    Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

    Nasional
    Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

    Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

    Nasional
    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Nasional
    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com