KLB Partai Demokrat Akan Digelar di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com — Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kemungkinan besar akan dilaksanakan di Bali. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bali sudah menyatakan kesiapannya untuk menggelar KLB. 

"Saya dengar memang di Bali karena Bali pernah menyampaikan kesiapannya untuk menyelenggarakan KLB. Waktunya itu menjadi ranah Majelis Tinggi, yang jelas sebelum tanggal 9 April," ujar Ramadhan, Senin (11/3/2013), di Jakarta.

Menurut Ramadhan, pelaksanaan KLB sudah merupakan keharusan karena posisi ketua umum saat ini kosong pasca-pengunduran diri Anas Urbaningrum. Anas mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pemilihan lokasi pelaksanaan KLB harus dipertimbangkan dengan baik demi terselenggaranya KLB yang jauh dari friksi. "Harus ditentukan tempat yang baik dan aman, serta harus dipersiapkan dengan baik," katanya.

Partai Demokrat akan segera memilih ketua umum baru melalui KLB. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengungkapkan, persiapan KLB tidak membutuhkan waktu lama. "Sehari dua hari cukup," kata Jero di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2013), saat menghadiri penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas.

Menurut Jero, Demokrat akan menyiapkan cara yang sesuai dengan AD/ART untuk mengisi kekosongan jabatan ketua umum partai. Kekosongan ketua umum ini menjadi persoalan baru mengingat tenggat waktu daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum pada 9 April 2013. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Demokrat segera menyiapkan pelaksana tugas (Plt) yang tugasnya menyiapkan KLB. Namun, menurut Max, waktu pelaksanaan KLB ini masih menunggu instruksi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.