Hatta Rajasa Minta, Konflik di Daerah Dicermati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PAN untuk mencermati potensi konflik sosial di daerah masing-masing. Hatta meminta mereka menciptakan stabilitas di wilayah masing-masing agar pembangunan tidak terganggu.

"Hati-hati dalam menanganinya. Sekecil apapun konflik, pejabat harus hadir di depan menghadapi masalah," kata Hatta sesuai pertemuan dengan pejabat eksekutif asal PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/3/2013) tengah malam.

Rapat tertutup itu dihadiri Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, kepala daerah yang berasal dari PAN, serta para pengurus DPP PAN. Rapat digelar hampir selama 4 jam.

Hatta mengatakan, dalam pertemuan tadi, dirinya meminta agar kepala daerah melakukan moratorium perizinan yang belum matang, apalagi rawan tumpang tindih. Dia memberi contoh satu daerah yang sudah memiliki izin berkebun, namun diberikan izin hutan tanaman industri dan izin mineral.

"Itu tumpang tindih. Sebaiknya dihadirkan dulu kementerian yang terkait sebelum diputuskan. Sekali diputuskan biasanya timbulkan konflik. Bayangkan, ada lebih dari 6.000 perizinan yang tumpang tindih yang rawan konflik. Saya minta pejabat dari PAN mengambil peran untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemberian izin," ucap Hatta.

Selain itu, Hatta mengaku juga menginstruksikan kepada pejabat eksekutif PAN untuk mengutamakan kerja di pemerintahan, bukan kerja di partai menjelang pemilu 2014. Sebagai Ketum PAN maupun Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta merasa perlu mengingatkan hal itu agar pembangunan hingga 2014 berjalan baik.

"Apalgi kita memasuki tahun politik, tahun yang penuh dinamika, penuh dengan hal-hal yang kalau tidak baik membuat distorsi di lapngan. Penting sekali pejabat publik untuk fokus kepada pelayanan publik, jangan terganggu isu politik. Dahulukan kepentingan masyarakat," pungkas Hatta.