Warga Tak Tahu Pilkada Sumut

Medan, Kompas - Enam hari menjelang Pemilu Kepala Daerah Sumatera Utara, masih banyak warga setempat yang belum tahu kapan pelaksanaan pemilihan itu. Bahkan, banyak pula warga yang belum tahu jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada pada 7 Maret ini.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Sumut Eddy Sofyan, Jumat (1/3), mengatakan, survei Kesbanglinmas akhir tahun lalu menunjukkan, 45 persen warga Sumut tidak tahu kapan pelaksanaan pilkada dan 50 persen tidak tahu pilkada ini diikuti lima pasangan calon. Itu terjadi karena sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan lambat. Sosialisasi justru lebih banyak dilakukan pasangan calon. ”Tak ada foto lima pasangan calon yang dipasang, selain di kantor KPU,” kata Eddy.

Sosialiasi pasangan calon, kata Eddy, banyak dilakukan di media cetak. Padahal, radio sangat efektif untuk menjangkau pemilih di pedesaan. Pekan depan, Pemprov Sumut melalui Desk Pilkada melakukan sosialisasi ke Nias dan Tapanuli Selatan.

Saat KPU menggelar debat calon yang disiarkan televisi swasta nasional Jumat malam, banyak warga Medan tidak antusias melihatnya. Roland, warga Medan Tuntungan, Medan, mengaku tak melihat siaran itu. ”Saya bahkan tidak memilih, tidak ada yang seperti Jokowi ” ujarnya.

Namun, Oneman, warga Gunungsitoli, mengatakan, warga antusias melihat debat kandidat di televisi. Jarak yang jauh dari Medan membuat warga tahu visi-misi pasangan calon dan mengenal calon. Debat kembali diselenggarakan 3 Maret.

Tidak fokus

Kemarin, di Kupang, dilakukan penyampaian visi-misi lima calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dalam Sidang Paripurna DPRD NTT. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nelson Matara itu menampilkan lima pasangan calon, yakni Esthon Foenay-Paul Tallo, Ibrahim Medah-Melkiades Lakalena, Christ Rotok-Paul Liyanto, Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni, dan Benny Harman-Willem Nope. Seusai menyampaikan visi-misi, para calon mendeklarasikan kampanye damai yang digelar KPU NTT di Aula El Tari Kupang. Kampanye digelar 2-14 Maret, sedangkan pemilihan pada 18 Maret.

Direktur Pusat Studi Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Thomas Ola Langoday menilai, visi-misi para calon terlalu luas dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya. Pembangunan tidak fokus dan tidak disesuaikan dengan dana yang ada. ”Padahal, semua itu ada di masyarakat, seperti pertanian, peternakan, pendidikan, dan kesehatan. Yang perlu dikerjakan adalah peningkatan kualitas dan kelayakan hidup masyarakat,” ujar Ola.

Di Garut, Jawa Barat, Jumat sore, DPRD setempat akhirnya menggelar rapat paripurna setelah molor tiga jam dari waktu yang ditentukan. Rapat dihadiri 40 dari 50 anggota DPRD Garut. Dalam rapat itu, DPRD Garut mengusulkan Agus Hamdani jadi Bupati Garut sekaligus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Garut kepada Gubernur Jabar dan Menteri Dalam Negeri.

Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri tidak mengetahui persis berapa lama proses pengusulan itu. Semua bergantung keputusan Gubernur Jabar dan Mendagri. ”Namun, proses ini tak akan mengganggu jalannya proses pemerintahan. Pelaksana harian Bupati Hamdani bisa menggantikan tugas dan wewenang bupati untuk sementara,” kata Bajuri.

Sementara itu, Panitia Pengawas Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, Jawa Tengah, masih menemukan persoalan pada daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng. Selain nama-nama ganda, nama penduduk yang meninggal dan pindah domisili masih terdaftar dalam DPS.

Bahkan, nama Ketua KPU Kabupaten Brebes Masykuri juga ditemukan ganda, yaitu terdaftar di DPS Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Panwas Kabupaten Brebes mengklarifikasi temuan itu kepada Masykuri, Kamis.

Ketua Panwas Brebes Akhmad Hanfan menjelaskan, klarifikasi ini dilakukan karena, berdasarkan laporan warga, nama Masy- kuri ditemukan terdaftar pada DPS di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dan DPS di Kecamatan Margadana, Kota Tegal. (WSI/INA/KOR/CHE/RUL/WIE)