Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Hukum di Papua Harus Ditegakkan

Kompas.com - 22/02/2013, 18:31 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai, proses penegakan hukum di Papua tidak berjalan baik. Hal itu menjadi salah satu penyebab berulangnya kasus penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua.

"Kejahatan-kejahatan itu tidak pernah ada proses hukum yang transparan dan bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Papua," ujar Haris di Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Dalam catatan Kontras, sepanjang tahun 2012 hingga saat ini, telah terjadi 15 peristiwa kekerasan di wilayah Puncak Jaya. Salah satunya, peristiwa perampasan senjata oleh orang tak dikenal. Dari peristiwa tersebut, tercatat korban meninggal sebanyak 9 anggota TNI, 2 anggota Polri, dan 10 warga Sipil. Sementara korban luka ialah satu anggota TNI dan sembilan warga sipil.

"Dalam hal ini, kami mempertanyakan peran dan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Papua, khususnya untuk kasus-kasus yang sensitif, seperti di area Puncak Jaya," lanjut Haris.

Selain itu, menurutnya, pemerintah kurang peka terhadap kekerasan yang terjadi di Papua. Pemerintah harus memutus mata rantai penyebab kekerasan itu. Haris mengatakan, penegakan hukum lebih tepat dibanding operasi militer. Pemerintah juga diminta mengontrol model operasi keamanan yang dilakukan TNI, Polri, dan Intelijen.

"Kami justru meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani blusukan memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkret di Papua," ujarnya.

Atas tewasnya delapan anggota TNI di Papua, Kontras meminta negara memberikan jaminan pemenuhan hak-hak  korban, baik TNI, Polri, maupun warga sipil yang menjadi korban. Penembakan terjadi di dua wilayah berbeda di Papua, Kamis (21/2/2013). Satu anggota TNI dinyatakan tewas di Distrik Tingginambut atas nama Pratu Wahyu Bowo. Ia ditembak dekat Pos Satgas TNI, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, pada pukul 09.00 WIT. Selain itu, korban luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf Reza yang tertembak pada lengan bagian kiri.

Sementara tujuh lainnya tewas saat terjadi penghadangan serta penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, pukul 10.30. Saat itu, 10 anggota Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya, sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire. Tujuh orang yang tewas ialah Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, dan Praka Wempi.

Di Distrik Sinak, sebanyak empat warga sipil tewas atas nama Yohanis, Uli, Markus, dan seorang lagi belum diketahui identitasnya. Sementara warga sipil yang terluka ialah Joni, Ronda, Rangka, dan Santin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com