Kompas.com - 22/02/2013, 16:58 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok yang diduga Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan Murib. Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang.

"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujarnya dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Ia menjelaskan, dalam perspektif hak asasi manusia, konflik antara pihak yang memiliki senjata tidak bisa dikategorikan dengan pelanggaran HAM. "Seandainya yang ke delapan TNI itu ditembak oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka), itu tidak melanggar HAM karena keduanya adalah kelompok bersenjata yakni baik negara dan milisi. Jadi tidak ada pelanggaran HAM di situ," ucap Natalius.

Natalius mengatakan, Komnas HAM menolak keras aksi represif pemerintah di tanah Papua. Ia meminta agar pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam dengan menyebut sebagai kelompok separatis.

"Presiden bilang mau melakukan pendekatan dengan hati. Tapi, baru satu bulan, ada 700 tentara yang dikirim ke Papua. Presiden SBY, antara tutur kata dan perbuatan, tidak seimbang," ucapnya.

Komnas HAM, lanjut Natalius, memandang penembakan yang terjadi di Papua kemarin adalah kesalahan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara, Presiden didesak untuk melakukan audit manajemen pertahanan nasional dan menciptakan kondisi aman.

Sebelumnya, delapan anggota TNI dan empat warga sipil dinyatakan tewas ditembak di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kuat, kelompok separatis bertanggung jawab atas penembakan itu. Penembakan terjadi pada Kamis (21/2/2013) di Tingginambut Puncak Jaya dan Sinak Puncak Jaya, Papua.

Pelaku di Puncak Jaya diduga adalah kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni. Sementara penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga adalah kelompok bersenjata pimpinan Murib.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

    Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

    Nasional
    Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

    Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

    Nasional
    KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

    KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

    Nasional
    Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

    Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

    Nasional
    Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

    Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

    Nasional
    Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

    Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

    Nasional
    Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

    Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

    Nasional
    Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

    Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

    Nasional
    Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

    Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

    Nasional
    Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

    Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

    Nasional
    Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

    Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

    Nasional
    KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

    KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

    Nasional
    BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

    BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

    Nasional
    Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

    Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

    Nasional
    Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

    Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.