Pemerintah Belum Mau Naikkan Harga BBM Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah masih tetap bertahan untuk tidak segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski defisit neraca perdagangan sudah terus membebani anggaran negara.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan, saat ini, pemerintah masih akan fokus pada pengendalian, penghematan, dan konversi BBM ke gas untuk bisa menekan neraca perdagangan tersebut sehingga opsi untuk menaikkan harga BBM masih merupakan opsi terakhir.

"Kita lihat dulu apakah ketiga program itu apakah sudah bisa jalan dengan baik dan efektif atau tidak sehingga nanti diharapkan tidak membawa dampak terlalu berat ke APBN," kata Mahendra saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian Rabu (13/2/2013) malam.

Sampai saat ini, ketiga opsi itu masih menjadi pilihan terbaik bagi pemerintah. Nantinya, ketiga program ini juga akan terus diperkuat dengan dukungan dari berbagai pihak.

Pemerintah juga masih menunggu kebijakan pembatasan kendaraan yang pernah dilontarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik melalui sistem ganjil genap maupun lainnya untuk bisa menekan konsumsi BBM.

"Inisiatif itu harus direspons dan dicermati juga, apakah bisa membuahkan hasil atau tidak," ujarnya.

Seperti diberitakan, subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun, yang merupakan komponen subsidi.

Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, pihaknya memiliki tiga opsi untuk mengendalikan BBM bersubsidi, tetapi tetap tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Pokoknya kita belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kita hanya konsentrasi pada pengendalian, penghematan, dan konversi. Itu serius betul tentang itu," kata Hatta selepas rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Selasa (12/2/2013).