Penangguhan Upah Ditagih
”Mereka mulai meminta pabrik-pabrik di Vietnam untuk meningkatkan kapasitas. Kalau begini, biasanya prinsipal akan mengalihkan order dari satu negara ke negara lain,” kata Anton.
Menurut Anton, pengurangan order ini bisa menurunkan kapasitas produksi sampai 25 persen yang berarti 30.000 lapangan kerja gagal tercipta.
Kalangan pengusaha di Jawa Barat dan Banten menyatakan, mereka butuh penangguhan atau terpaksa merumahkan pekerja. Ketua Apindo Jawa Barat Deddy Wijaya mengatakan, ada 427 perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran sesuai UMK 2013. ”Mengajukan penangguhan adalah hak pengusaha. Kami tidak kuat jika membayar sesuai UMR terbaru,” kata Deddy.
Ketua Apindo Kabupaten Tangerang, Banten, Andi Laurus, mengatakan, mayoritas perusahaan yang mengajukan penangguhan adalah industri padat karya. ”Jika perusahaan hengkang, pasti akan terjadi PHK besar-besaran,” kata Andi.
Kondisi ini membuat pemerintah terjebak dilema. Pengusaha menuntut penangguhan, tetapi buruh menentang dikabulkan permohonan penangguhan jika melanggar prosedur.
Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah daerah sudah menyetujui penangguhan UMP 2013 kepada 489 dari 949 perusahaan yang mengajukan. ”Ada juga yang tidak memenuhi persyaratan, tentu tidak akan diproses lebih lanjut,” katanya.
Sementara dari Cibinong, Kabupaten Bogor, sedikitnya 50 perusahaan sedang memproses PHK. ”Memang tidak massal, tetapi ada yang mengurangi 4 karyawan, 6 karyawan, dan ada juga yang di atas 100 orang. Kalau ditotal dari 50 perusahaan itu lebih kurang 1.000 buruh,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Zaky Budiman.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal di sela unjuk rasa FSPMI di Istana Merdeka, Jakarta, menegaskan, penangguhan yang tidak sesuai prosedur merupakan suatu yang sangat tidak adil bagi buruh.
Iqbal, yang juga Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), mengatakan, MPBI memperjuangkan agar komponen acuan survei kebutuhan hidup layak ditambah dari 60 menjadi 84 butir. Menurut Iqbal, buruh mendukung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa sekarang bukan era buruh upah murah lagi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, juru bicara FSPMI Jawa Timur Jamaludin menjelaskan, tuntutan buruh terkait kenaikan upah minimum sektoral lima kabupaten/kota di Jawa Timur diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Jatim.
Terpopuler
Now Trending
