Hakim Tipikor Dinilai Tak Sensitif

Majelis hakim menolak pleidoi atau pembelaan Hartati yang menyatakan bahwa saat menerima uang Hartati, Amran Batalipu berstatus bukan sebagai penyelenggara negara, melainkan calon kepala daerah. Hakim anggota Slamet Subagyo memaparkan, pemberian kepada penyelenggara negara untuk memengaruhi menjalankan tindak pidana tidak harus diberikan pada saat Amran bertugas, tetapi bisa saat dia sedang beristirahat di rumah dan tempat lain.

Majelis hakim juga menolak pleidoi Hartati bahwa suap yang diberikan untuk bantuan pemilihan kepala daerah tersebut tanpa diketahui atau tanpa izin darinya. Menurut majelis hakim, orang-orang yang menyerahkan uang tersebut mewakili kepentingan Hartati.

Terhadap vonis tersebut, Hartati mengatakan pikir-pikir dulu Sidang pembacaan vonis kemarin disesaki para pendukung Hartati, mulai dari karyawan, kerabat, hingga simpatisan. Pada saat tuntutan oleh jaksa, pengerahan massa ke ruang sidang ini dijadikan unsur yang memberatkan bagi Hartati, tetapi dalam amar putusan kemarin tidak disinggung majelis hakim.

Sesuai perkiraan

Mahfud mengatakan tidak terlalu terkejut dengan vonis Hartati yang lebih rendah daripada tuntutan tersebut. Hal itu sesuai dengan perkiraannya bahwa sensitivitas hakim terhadap keadilan telah luntur.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, tren vonis rendah kasus korupsi telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Kini tiba waktunya ketidakadilan itu ditindak. Apabila tidak dilakukan, rakyat bisa marah dan semakin tidak percaya kepada lembaga penegak hukum.

”Negara harus mulai tegas kepada koruptor. Kalau tidak, negara bisa hancur,” ujar Mahfud.

Secara terpisah, Julius Ibrani dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, sekitar 3.000 warga Buol kembali mengadakan aksi damai. Mereka, antara lain, mendesak pemerintah daerah memastikan hak petani plasma dan melindungi hak buruh yang bekerja di PT HIP. (ana/amr/edn)