Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Impor Pangan, Hebat Ya...

Kompas.com - 10/01/2013, 13:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengkritik ketahanan pangan di Indonesia. Megawati menilai, kelangkaan pangan menjadi ancaman serius.

"Kapasitas produksi pangan terus merosot tajam dan diikuti peningkatan impor," kata Megawati, saat menyampaikan pidato politik dalam HUT ke-40 PDI Perjuangan ke-40 di Waduk Djuanda Jatiluhur, Purwakarta, Kamis (10/1/2013).

Peringatan HUT PDI-P itu juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashdiqqie, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Dai Bahctiar, dan tokoh lainnya. Adapun internal, hadir para pengurus DPP, DPD, DPC, dan ribuan kader PDI-P.

Megawati mengatakan, berdasarkan kajian riset Institute for Development of Economics of Finance (Indef), Indonesia akan kembali mengimpor beras sebesar 1,75 ton. Jika terjadi, Indonesia menjadi importir beras terbesar kedua di dunia.

"Bukan hanya beras. Ketergantungan pada impor pangan lain juga sangat fantastis. Kedelai sebesar 70 persen, garam 50 persen, daging sapi 23 persen, dan jagung 11,23 persen. Hebat yah," kata Presiden ke-5 itu.

Megawati menambahkan, yang lebih menyedihkan, ketergantungan impor yang semakin ekstrim itu terjadi ketika harga pangan global semakin tinggi. Cuaca buruk di negara-negara penghasil pangan menjadi penyebab kenaikan tajam harga sebagian jenis pangan.

"Ini tidak boleh dianggap enteng. Kajian PBB menyebutkan harga pangan yang tinggi telah memaksa 19,5 juta orang di Asia-Pacifik hidup miskin. Kini kita sedang berhadapan dengan resiko ini. Tidak mengherankan jika penambahan secara dramatis porsi APBN untuk penanggulangan kemiskinan justru berbuah sebaliknya, kemiskinan tetap bertakhta dengan angkuhnya," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com