LMND Mengadu ke DPR Terkait Polemik Pilgub Lampung

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Lampung mengadu ke DPR RI terkait polemik jadwal pemilihan gubernur Lampung, Senin (12/10/2012).

"Kedatangan kami ke Komisi II DPR RI adalah untuk mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil sikap atas polemik pilgub Lampung. Serta, membuat payung hukum agar pelaksanaan pilgub ini dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir sesuai ketentuan UU," ujar Ketua LMND Eksekutif Wilayah Lampung Isnan Subkhi melalui pesan singkatnya, Senin.

Jadwal pilgub Lampung saat ini masih menjadi polemik dan belum dipastikan tanggalnya. Masa jabatan gubernur saat ini berakhir pada 2014. Namun, pilgub tidak bisa dilaksanakan pada tahun itu karena berbarengan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Untuk itu, sejumlah pihak, termasuk LMND, mendukung dimajukannya pilgub, yaitu 2013. Jadwal ini juga sempat didukung oleh Komisi Pemilihan Umum Lampung. Mereka beralasan, jika pilgub diundur hingga 2015, maka akan terjadi kekosongan jabatan.

Namun, usulan ini ditolak Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P dan jajaran Pemprov Lampung. Mereka beralasan, masa jabatan tidak bisa dipangkas karena masih banyak agenda pemerintahan yang belum tuntas.

Pekan lalu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, KPU Pusat, KPUD Lampung dan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P sempat bertemu untuk membahas soal jadwal pilgub itu.(Jon) Rapat itu memutuskan jadwal pilgub batal dilaksanakan pada 2013 seperti yang telah direncanakan semula. Kepastian jadwalnya masih menggantung.