Jokowi Restui BNN Periksa Urine Pegawai Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta Sapari Parto Diharjo mengaku mendapat restu dari Gubernur DKI Joko Widodo untuk melakukan pemeriksaan urine pada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini senada dengan tekad membersihkan semua PNS di Jakarta dari penyalahgunaan narkoba.

"Tepat jam 11.00 WIB kami dipanggil Pak Gubernur, dan Pak Gubernur setuju, mengizinkan kita untuk lanjut melakukan tes urine," kata Sapari saat ditemui Kompas.com di gedung Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012).

Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjalani pemeriksaan urine di gedung Balai Agung saat ini mengantre untuk menunggu giliran.

Aksi ini merupakan realisasi dari usulan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang meminta BNNP DKI Jakarta melakukan pemeriksaan urine secara mendadak pada semua awak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Jakarta. Usulan Basuki dilandasi oleh terungkapnya Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan angka pengguna narkoba tertinggi.

Merujuk data BNN Pusat dan Pusdikes Universitas Indonesia tahun 2012, pengguna narkoba di Jakarta mencapai angka tujuh persen dari jumlah penduduknya yang hampir mencapai 10 juta jiwa. Jika dikalkulasi, jumlah pengguna narkoba di DKI melebihi 500.000 jiwa.

Terkait hal itu, BNNP DKI Jakarta terus merancang kerja sama dengan Pemprov DKI untuk menekan jumlah pengguna narkoba. Salah satunya dengan menjalankan program pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang telah dilakukan sejak 2009.

Hingga pukul 12.30 WIB, pelaksanaan tes urine masih berlangsung. 24 anggota dari tim BNNP DKI Jakarta melakukan tugas tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, seusai memeriksa ratusan anggota Satpol PP, BNNP juga akan memeriksa SKPD lain yang masih dirahasiakan.