BNP2TKI-IOM Kerja Sama Pemberdayaan TKI Korban Trafficking

JAKARTA, KOMPAS.com -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan International Organization for Migration (IOM) Indonesia sepakat mengembangkan kerja sama untuk reintegrasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kerja sama yang melibatkan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo, Jawa Tengah, ini diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan 52 orang dari 72 TKI TPPO di desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

"Saya bersyukur bisa meresmikan Kampung TKI dan Peluncuran Koperasi TKI di desa Tracap, Kabupaten Wonosobo," ujar Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Jumat (30/11/2012).

Menurut Jumhur, di BNP2TKI sudah ada direktorat yang memiliki program pemberdayaan TKI Purna. Program itu dilakukan di 19 provinsi melalui instansi vertikal BP3TKI. "Semua TKI Purna yang ikut program reintegrasi ini sudah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pelatihan peternakan dari BP3TKI Semarang," ujar Jumhur.

Jumhur mengungkapkan, tidak sedikit TKI purna yang pulang dan membuat usaha yang sukses di tanah air dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Menurut Jumhur, para TKI Wonosobo yang selama ini bekerja mengais rezeki di luar negeri telah turut serta berkonstribusi terhadap perbaikan ekonomi keluarga, desa dan daerah melalui remittance yang mereka kirim ke Indonesia.

"Di antara mereka diakui ada yang kurang beruntung dan menjadi korban TPPO karena berangkat melalui calo," ujar Jumhur.

Karena itu, kata Kepala BNP2TKI pihaknya akan terus melakukan kerja sama pemberdayaan dengan IOM dengan melibatkan pemerintah daerah, LSM, perbankan dan stakeholder lainnya.

Kegiatan ini, kata Jumhur, memaksa aparatur pemerintah untuk merefleksi kegiatan di kantong-kantong TKI lain di seluruh Indonesia dari mulai pendidikan Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD), kegiatan ekonomi produktif dari mulai peternakan kambing dan ayam hingga koperasi.

"Anak-anak tidak boleh menjadi korban atas usaha yang dilakukan orangtua. Saya akan berkoordinasi dengan Kemdiknas menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan anak-anak TKI. Tidak boleh ada desa TKI yang tidak terbina, khususnya anak-anaknya," kata Jumhur.