Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GP Ansor Tak Jadi Laporkan Sutan ke Polisi

Kompas.com - 29/11/2012, 15:39 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Alva Isnaeni mengungkapkan, pihaknya tidak jadi melaporkan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana ke Mabes Polri. Alasannya, karena yang bersangkutan telah meminta maaf dalam waktu kurang dari 1x24 jam. Sebelumnya, Ansor memberikan waktu kepada Sutan untuk meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menghina Gus Dur. Jika tidak, Sutan diancam akan dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.

"Saya mengimbau untuk Anshor menghentikan tuntutan permintaan maaf Sutan. Dia telah meminta maaf jadi masalahnya sudah selesai," kata Alva, saat turut hadir di Kediaman Gus Dur, kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2012).

Pernyataan Sutan bahwa Gus Dur dilengserkan karena adanya skandal Bulogate dan Bruneigate memang memicu reaksi dari para pengagum Gus Dur dan kalangan Nahdliyin. GP Ansor di sejumlah daerah pun menggelar aksi mengecam pernyataan Sutan. Menurut Alva, ia mengintruksikan anak buahnya untuk menghentikan aksi. Namun, ia tak menjamin di luar organisasi yang dipimpinnya.

"Siapa yang bisa menjamin di Indonesia ini aman dari kerusuhan. Presiden saja tak bisa menjamin," terangnya.

Alva sependapat dengan putri Gus Dur, Yenny Wahid. Menurutnya, permintaan maaf Sutan merupakan pelurusan sejarah. Hal ini, lanjutnya, harus dijadikan pelajaran bagi banyak pihak, agar berhati-hati dalam menyampaikan sebuah pernyataan. Sebab, pernyataan yang tidak benar akan mendulang konflik horisontal dan merugikan banyak pihak.

Baca juga:
Yenny: Gus Dur Lengser Bukan karena Kasus Korupsi
Akhirnya, Sutan Minta Maaf kepada Keluarga Gus Dur dan NU

Dianggap Hina Gus Dur, Ini Jawaban Sutan
Sutan Hina Gus Dur, Anas Minta Maaf
Emosi Warga Nahdliyin Bisa Memuncak
Gus Dur Dilecehkan, Garda Bangsa Jatim Marah
Lecehkan Gus Dur, Sutan Bhatoegana Didemo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com