Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GP Ansor: Tak Cukup Minta Maaf, Pecat Sutan!

Kompas.com - 27/11/2012, 15:29 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — GP Ansor menuntut DPP Partai Demokrat memberikan hukuman kepada politisinya, Sutan Bhatoegana. Sutan dalam sebuah diskusi pada pekan lalu mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Permintaan maaf yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak cukup. Sekretaris GP Ansor wilayah DKI Jakarta, Abdul Azis, mengatakan bahwa warga Nahdliyin sudah telanjur sakit hati dengan pernyataan Sutan yang mengatakan bahwa Gus Dur, Presiden ke-3 RI, terlibat skandal korupsi Bulog dan Bruneigate.

"Kita meminta pimpinan DPP Demokrat untuk memberikan sanksi tegas kepada Sutan. Sanksi itu yaitu pecat Sutan," kata Abdul Aziz di Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Menurutnya, pernyataan Sutan sama sekali tidak bermutu dan tidak mendidik. Sutan dinilai tidak mengerti sejarah masa pemerintahan Gus Dur. Pernyataan Sutan, terangnya, patut dicurigai sebagai bentuk pengalihan isu atas permasalahan yang kini sedang menjerat Demokrat.

"Jangan lempar batu sembunyi tangan, yang korupsi siapa," katanya.

Ia menegaskan, GP Ansor meminta Sutan untuk meminta maaf secara resmi dalam waktu dua kali 24 jam. Permintaan maaf itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan Nahdliyin. Permintaan maaf, terangnya, tidak cukup hanya kepada keluarga Gus Dur. Sebab persoalannya bukan hanya sebatas pada Gus Dur, tetapi sudah menyinggung sepak terjang Gus Dur sebagai bapak bangsa dan pluralisme.

"Kalau Sutan tidak mau meminta maaf, maka kami akan menyuruh semua anggota Ansor untuk tidak memilih Partai Demokrat di 2014," ungkapnya.

Menanggapi permintaan maaf yang sudah disampaikan Anas, menurut Aziz, hal itu tak bisa dianggap mewakili Sutan. "Tidak ada hubungan dengan Anas. Ini pernyataan Sutan sehingga dia yang harus meminta maaf," katanya.

Sebelumnya, dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November lalu, Sutan menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi Bulog dan Bruneigate. Hal itu dianggap menyakiti hati rakyat Indonesia, terutama warga Nahdliyin. Akibatnya, ratusan mahasiswa di Malang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Malang (Unisma) pun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (26/11/2012).

Massa menuntut Sutan meminta maaf terhadap kaum Nahdliyin dan rakyat Indonesia, serta mencabut pernyataan yang sudah menyebar ke publik itu. Jika tidak, maka massa mengancam akan melaporkan Sutan ke penegak hukum atas tuduhan pencemaran nama baik. Pada Selasa ini, GP Ansor juga melakukan unjuk rasa di depan DPP Partai Demokrat. Mereka meminta Sutan dipecat. Jika hal itu tidak segera dipenuhi, maka Ansor tidak segan akan meluruk rumah Sutan dan mengumpulkan massa yang lebih besar.

Baca juga:
Dianggap Hina Gus Dur, Ini Jawaban Sutan
Sutan Hina Gus Dur, Anas Minta Maaf
Emosi Warga Nahdliyin Bisa Memuncak
Gus Dur Dilecehkan, Garda Bangsa Jatim Marah
Lecehkan Gus Dur, Sutan Bhatoegana Didemo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com