Kondisi KRL Darurat
Kasus kecelakaan transportasi publik ini tidak hanya monopoli KRL Jabodetabek. Gangguan perjalanan kereta juga menimpa kereta Prameks di Yogyakarta, 23 Oktober lalu. Kondisi rawan longsor juga ada di sejumlah titik lintasan kereta, seperti di Kilometer 111 lintas Jakarta-Bandung, tepatnya antara Stasiun Sukatani dan Ciganea.
Sebelum rel longsor di Cilebut, Senin dan Selasa lalu terjadi gangguan wesel dan sinyal yang berusia rata-rata di atas 15 tahun. Gangguan akibat sambaran petir ini berimbas pada keterlambatan perjalanan KRL.
Rel longsor terjadi sepanjang 200 meter antara Stasiun Bojong Gede dan Cilebut. Hal ini mengakibatkan perjalanan KRL lintas Bogor berakhir di Stasiun Bojong Gede. Perbaikan diperkirakan memakan waktu hingga tiga pekan.
Diduga longsor terjadi akibat luapan air dari Kali Baru yang terletak sekitar 50 meter dari rel. Derasnya air membuat tanah penyangga rel tergerus sehingga longsor. Tanah longsoran mengenai 17 rumah yang ada di bawah rel.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan mengatakan, risiko longsor sudah diantisipasi dengan membangun turap di pinggir rel. Tingginya debit air diduga tak mampu ditampung akibat aliran sungai yang terus menyempit. ”Arus air begitu deras, hingga menyeret turap dan membuat rel ambles,” katanya.
PT KAI, kata Jonan, menghentikan perjalanan kereta ketika kondisi tanah semakin labil untuk menghindari kecelakaan dan jatuhnya korban jiwa. Jonan mengusulkan, ke depan, PT KAI bisa dilibatkan dalam penataan kota untuk ikut menunjang keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta.
”Kami akan menyurati pemerintah daerah setempat. Kami berharap mereka ikut serta membenahi hal-hal yang berpotensi menyebabkan gangguan perjalanan kereta,” ujarnya.
Selain longsor, Stasiun Bogor juga terendam air setelah hujan lebat mengguyur Bogor pada Rabu siang hingga petang. ”Sebelumnya stasiun ini tidak pernah banjir,” kata Kepala Humas PT KAI Sugeng Priyono.
General Manager Bisnis dan Pelayanan Commuter Jabodetabek Mega Rusiandi mengatakan, setiap hari sekitar 10.000 pengguna KRL berangkat dari Stasiun Cilebut, sedangkan dari Bogor ada lebih dari 35.000 orang.
”Jalur ini termasuk yang padat di Jabodetabek. Kami terpaksa membatalkan 32 perjalanan KRL lintas Bogor akibat longsor. Ada sembilan KRL yang tertahan di Stasiun Bogor. Kereta cadangan dan rangkaian kereta dari lintas Tangerang kami perbantukan di Bogor untuk mengurangi pembatalan,” kata Mega.
Sebagai perbandingan, jumlah penumpang dari Stasiun Bekasi 15.000-18.000 orang per hari.
Peneliti perkeretaapian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, mengatakan, kondisi KRL Jabodetabek saat ini sudah darurat. Butuh peran serta semua pemangku kebijakan, mulai dari PT KAI selaku operator, Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan pemilik prasarana, Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN, hingga Kementerian Keuangan sebagai penyedia dana untuk fasilitas publik.
”Gangguan perjalanan terjadi terus-menerus. Ini bukan saja terjadi sekarang, melainkan sudah sejak 20 tahun lalu,” ujar Taufik.
Dengan daya angkut 500.000 orang per hari dan mengingat banyaknya lembaga yang memiliki andil di perkeretaapian, kata Taufik, seharusnya Wakil Presiden campur tangan mengatasi persoalan. Hal ini penting jika ingin mewujudkan kebijakan KRL mengangkut 1,2 juta orang per hari pada 2019.
”Tetapkan kategorisasi risiko melalui proses manajemen risiko. Tetapkan strategi untuk mengendalikan risiko ini,” ujar Taufik.
Selain itu, aspek teknis berupa sarana dan prasarana juga harus andal, yang didukung tenaga ahli di bidangnya. Hal ini membutuhkan dana besar dan perlu didukung pemerintah.
Jonan mengakui hanya bisa melakukan langkah kuratif untuk perbaikan prasarana dan sedikit antisipasi risiko. ”Ini kami lakukan karena pemeliharaan prasarana milik pemerintah selama ini dilakukan dengan dana perusahaan yang terbatas,” katanya.
Biaya perawatan prasarana selama ini dianggarkan sekitar Rp 1,5 triliun untuk seluruh Indonesia. Kalau dana itu ditanggung pemerintah, pemeliharaan prasarana bisa dikerjakan lebih baik. Bahkan, prasarana yang sudah habis usia pakainya bisa segera diganti bertahap selama tiga tahun.
”Kalau ingin mendapatkan prasarana yang andal dengan mengganti prasarana yang sudah tua, kemungkinan biayanya mencapai Rp 8 triliun per tahun. Ini pun tidak bisa menjamin seluruh sistem bisa bebas 100 persen dari gangguan terlebih yang berasal dari alam,” ujar Jonan.
Dari catatan Kompas, angka subsidi yang dibutuhkan untuk perkeretaapian jauh di bawah subsidi untuk bahan bakar minyak 2012 yang mencapai Rp 216 triliun. Untuk subsidi penumpang KRL ekonomi tahun ini Rp 136,14 miliar, sedangkan perawatan prasarana pada tahun ini tidak dianggarkan dalam APBN-P.
Taufik menambahkan, prasarana di Jabodetabek sudah berumur di atas 15 tahun dan harus diganti untuk mengurangi gangguan.
”KRL didorong mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang. Kalau perawatannya tidak sebanding, ya, akan muncul
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat Udjwalprana Sigit berjanji akan mengoordinasikan kepada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Organda, serta Dinas Bina Marga agar akses transportasi penumpang KRL yang hendak ke Bojong Gede bisa lebih mudah.
Kepala DLLAJ Kabupaten Bogor Soebiantoro Wirjatmo mengaku sukar menyediakan bus besar ataupun minibus sebagai angkutan pengumpan ke Stasiun Bojong Gede karena jalan sempit. Selain itu, armada angkutan kota juga terbatas, yakni 219 unit, dengan 70 persen yang beroperasi.(BRO/GAL/ART)
Terpopuler
Now Trending
