Pengungsi Kembali Pulang

Kalianda, Kompas - Ribuan warga Desa Balinuraga dan Sidoreno, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (5/11), mulai kembali ke tempat tinggal mereka. Meski demikian,  untuk mencapai perdamaian sejati, kesepakatan warga Lampung dan Bali harus terus dipelihara.

Sejak terjadinya konflik berdarah, Minggu (28/10)—yang melibatkan Desa Agom, Desa Balinuraga, dan Sidoreno, serta menewaskan 14 orang itu—warga diungsikan ke Sekolah Kepolisian Negara Polda Lampung di Kemiling, Bandar Lampung. Senin, sebanyak 1.200 warga Lampung keturunan Bali ini kembali ke Way Panji menggunakan bus-bus dan truk-truk milik Polri.

Tiba di desanya, sebagian warga syok dan tak mampu menahan tangis saat melihat rumah mereka rusak dan hancur terbakar. Data Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencatat total 342 rumah rusak berat dan tak bisa ditempati.

Meski demikian, warga tetap menerima kenyataan. Mereka mengais puing-puing rumahnya dan mencari benda yang bisa digunakan. ”Barang-barang saya habis. Untuk masak saja sudah tidak bisa. Malam ini belum tahu mau tidur di mana,” ujar Suciati (50), warga Balinuraga.

Perlu sosialisasi

Ia berharap pemerintah segera memperbaiki dan membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak. Saat ini warga tinggal di tenda yang didirikan di depan rumah mereka yang hancur. ”Memang belum seluruhnya. Nanti didirikan bertahap,” ujar Bambang Susiyanto, Ketua Posko Bantuan di Desa Balinuraga.

Meskipun sudah ada kesepakatan damai, ribuan aparat polisi dan TNI lengkap dengan kendaraan taktisnya masih berjaga-jaga di Way Panji. Selain terkonsentrasi di Desa Balinuraga, petugas juga tersebar di sekitar Natar dan Sidomulyo.

Direktur Samapta Bhayangkara Polda Lampung Komisaris Besar (Pol) Ery Nursatari mengatakan, sesuai instruksi Kepala Polri, mereka akan terus berjaga-jaga di Lampung Selatan hingga situasi kondusif.

Seusai menerima kunjungan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan utusan tokoh masyarakat Bali, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengaku ragu dengan efektivitas kesepakatan damai yang dicapai para tokoh masyarakat jika tidak diikuti dengan pengawasan dan sosialisasi para tokoh agama, adat, pemuda, dan aparatur pemerintah.

”Kesepakatan telah ditandatangani dua pihak, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Menyosialisasiksan perdamaian itu jauh lebih penting,” katanya.