Priyo: Mantan Napi Bisa Jadi Caleg Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berpendapat siapapun kader Golkar, bahkan yang pernah terjerat pidana, bisa maju sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2014. Kuncinya, menurut Priyo, asal majunya caleg tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

"Tetap diberi peluang siapapun dia meski sudah kena masalah hukum," kata Priyo di sela-sela perayaan HUT Golkar ke-48 di Kemayoran, Jakarta, Rabu ( 31/10/2012 ) malam.

Hal itu dikatakan Priyo ketika dimintai tanggapan protes dari Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid ketika Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV di Jakarta, Selasa kemarin. Mantan terpidana kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog itu tak terima dengan rekomendasi dari kader Golkar untuk tidak memprioritaskan kader bermasalah dengan hukum di nomor urut caleg teratas.

Priyo mengatakan, DPP tidak boleh semena-mena melanggar hak asasi manusia dengan melarang kader Golkar untuk maju sebagai caleg. Menurut dia, kader yang pernah terjerat pidana bisa tak diusung jika memang UU melarang.

Priyo menambahkan, permasalahan itu akan diputuskan oleh DPP nantinya. Menurut Priyo, perbedaan pendapat di internal Golkar biasa terjadi dan bukan merupakan hal yang serius. Hanya saja, kata dia, jika sudah diputuskan oleh partai, maka semua kader harus taat.

"Kami akan pilih kader-kader yang bersih. Biarkanlah dengan cara kami memproses calon-calon kami," pungkas Wakil Ketua DPR itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, DPP akan mempertimbangkan usulan agar tidak mengusung kader bermasalah di Pileg 2014 . Hanya saja, untuk saat ini, pihaknya menilai yang terpenting bagi caleg yakni mengikuti kaderisasi.

"Jadi caleg mengerti visi dan misi Partai Golkar dan memiliki wawasan politik. Jadi tidak mentah sebagai caleg," kata Nurul.