Din: Pemerintahan SBY Lemah dalam Penegakan Hukum

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, selama delapan tahun usia kepemimpina Susilo Bambang Yudhoyono, masih banyak persoalan-persoalan yang belum bisa terselesaikan. Persoalan penegakkan hukum, menurut Din, adalah faktor yang paling lemah selama kepemimpinan SBY.

"Rendahnya penegakan hukum terjadi lantaran instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan bahkan KPK belum mampu menjalankan tugas sebagai mana mestinya," terang Din Syamsudin saat membuka sidang Tanwir 'Aisyiah sekaligus meresmikan STIKES 'Aisyiah di Yogyakarta, Jumat (19/10/2012).

Bukti nyatanya, lanjut Din, masih sering terjadi perebutan kewenangan antarlembaga pemerintah dalam menangani sebuah kasus yang mencuat. Alhasil kedua lembaga yang seharusnya menjadi garda depan dalam penegakan hukum harus saling bertikai.

Rendahnya penegakan hukum selama SBY memimpin, menyebabkan proses demokratisasi di Indonesia tidak menghasilkan sesuatu yang berati. "Kelemahan dalam penegakan hukum ini akan menghambat perwujudan proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia itu sendiri," paparnya.

Namun demikian, menurut pemimpin Muhammadiyah dua periode ini, masih ada waktu dua tahun lagi bagi SBY untuk memperbaiki kondisi ini.

Kendati demikian, Din Syamsudin tidak memungkiri banyak capaian positif yang di lakukan oleh SBY, seperti kemajuan dalam bidang ekonomi. Bahkan Indonesia mampu bertahan dari guncangan krisis keuangan.