Boros Urea Bersubsidi 1 Juta Ton Per Tahun

Jakarta, Kompas - Realisasi volume penggunaan pupuk urea bersubsidi setiap tahunnya jauh melampaui potensi yang diperhitungkan. Tahun 2012 deviasinya diperkirakan 1,09 juta ton. Di sisi lain, pemerintah acap kali mengeluhkan semakin tingginya anggaran subsidi pertanian.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku induk lima perusahaan pupuk BUMN, Arifin Tasrif, Minggu (14/10), di Jakarta, mengatakan, volume realisasi penyaluran urea yang lebih besar dari potensi mengindikasikan berbagai persoalan.

Misalnya terjadi ketidakakuratan data potensi kebutuhan pupuk urea nasional, yang merupakan hasil perkalian luas areal tanam dan dosis pemupukan; ketidakakuratan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani; terjadinya penyaluran urea tanpa mengacu RDKK; penyimpangan penggunaan urea bersubsidi di luar peruntukan; dan terakhir penggunaan urea yang berlebihan.

Dampak penggunaan urea berlebihan selain terjadi pemborosan hara, juga pengaruh buruk terhadap produksi atau dampak buruk terhadap lingkungan, seperti munculnya ganggang (Algae) dan sifat tanah menjadi asam. Di China, penggunaan urea berlebihan berdampak pada penurunan tingkat produksi padi.

Data PT Pupuk Indonesia menunjukkan, potensi volume penggunaan urea bersubsidi tahun 2011 hanya 4.01 juta ton. Dengan dosis pemupukan urea per hektar 250 kilogram. Adapun realisasinya mencapai 4.95 juta ton. Terjadi kelebihan penyaluran urea bersubsidi 0,94 juta ton.

Kondisi tak jauh berbeda bakal terjadi tahun 2012. Potensi penyaluran volume urea bersubsidi sama dengan tahun 2011 sebanyak 4.01 juta. Namun realisasinya per Agustus 2012 mencapai 2,61 juta ton. Sampai akhir tahun diperkirakan 5,10 juta ton atau terjadi kelebihan penyaluran 1,09 juta ton.

Dalam laporannya pada 10 Oktober lalu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) menyatakan selama tahun 2006 - 2010 dukungan Pemerintah Indonesia pada sektor pertanian yang diukur dengan Producer Support Estimate (PSE) rata-rata 9 persen dari nilai produksi yang diterima petani, lebih rendah dari rata-rata negara anggota OECD.

Laporan OECD mengusulkan reformasi yang dapat memperbaiki efisiensi dukungan untuk petani, seperti pupuk bersubsidi maupun konsumen miskin seperti raskin. (MAS)