Deliberasi Publik

Jakarta bukan Solo atau Belitung. Tidak mudah mengatur sejumlah besar utility maximizers tanpa ketulusan sekaligus kecerdikan. Interaksi sosial di Jakarta begitu banyak digerakkan oleh sistem, tetapi begitu sedikit digerakkan oleh solidaritas sosial. Sistem dengan kode uang dan kuasa masih selalu merupakan motivator utama interaksi sosial. Konflik kepentingan antarpartai, antarinstansi, antarperusahaan, dan antarkelompok dalam berbagai taraf dapat selalu terjadi dalam kompleksitas sosial Jakarta di mana gubernur dan wakilnya dapat terseret ke dalamnya. Integritas kepemimpinan mereka kiranya akan disokong oleh sambung nalar dengan berbagai lapisan publik di Ibu Kota.

Kekuatan-kekuatan masyarakat warga telah ada meski belum cukup besar. Kekuatan itu, misalnya, tampak dalam forum lintas agama untuk menentang kekerasan dan intoleransi atau dalam dukungan publik akhir- akhir ini untuk mentang pengebirian KPK lewat revisi UU KPK di DPR. Jumlah mereka yang antidiskriminasi, anti-intoleransi, antimarjinalisasi, dan antikorupsi pasti merupakan mayoritas di Jakarta. Para pemilik modal dan kuasa juga akan mengklaim diri mereka pro-kesetaraan sosial dan propemberdayaan masyarakat miskin.

Kebenaran isi klaim itu hanya bisa dibuktikan jika mereka juga dilibatkan dan dievaluasi dalam forum-forum deliberasi publik. Keprihatinan bersama yang dibangun lewat deliberasi publik akan membuat para individu rela melampaui kepentingan privatnya dengan mengambil alih peran warga kota.

Suatu kombinasi antara berbagai kekuatan masyarakat warga dan kepemimpinan deliberatif, seperti dicontohkan oleh Jokowi, dalam jangka panjang akan dapat mengubah Jakarta menjadi masyarakat dengan ”rasa komuniter” yang lebih tinggi. Tidak mustahil kepemimpinan deliberatif menjadi—meminjam Malcolm Gladwell—Tipping Point, yakni ”momen dramatis, ketika segalanya berubah sekaligus” di Indonesia. Dampak ”epidemis” seperti itu dianugerahkan oleh Sang Waktu kepada pemimpin amanah yang mampu memobilisasi ”modal sosial” untuk kebaikan bersama. Berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, korupsi, kemiskinan, dan banjir, memang tak mudah diselesaikan. Namun, penyelesaian kiranya sudah dicapai separuhnya jika tercipta sinergi sosial lewat deliberasi publik, yaitu jika kebijakan-kebijakan kota didukung para warganya.

Selamat bertugas Pak Jokowi dan Pak Basuki. Lanjutkan politik deliberatif.

F Budi Hardiman Pengajar Filsafat Politik di STF Driyarkara Jakarta