Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tercatat, 81 Kekerasan Tentara Menjelang HUT TNI

Kompas.com - 04/10/2012, 15:50 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67 TNI, Kontras mencatat ada 81 tindak kekerasan yang dilakukan tentara sepanjang Oktober 2011 hingga September 2012. Angka ini terdiri dari 50 kasus penganiayaan, 9 kasus pengerusakan, 6 kasus intimidasi, 4 kasus penembakan, 3 kasus penyerangan, 2 kasus perampasan, 2 kasus okupasi, 2 kasus sengketa lahan, serta 3 kasus berkaitan penyiksaan, penculikan, serta penipuan.

"Dua puluh empat kasus kekerasan diantaranya dipicu persoalan sepele yang tidak harus diselesaikan dengan tindak kekerasan," kata Kepala Biro Pemantauan Kontras Feri Kusuma dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Feri menjelaskan, kekerasan TNI terjadi di berbagai tempat di antaranya Papua, Aceh, Surabaya, Padang, dan DKI Jakarta, dan daerah lainnya. Motif tindak kekerasan itu berkaitan dengan tugas TNI maupun persoalan pribadi.

Kontras mendorong TNI untuk menindaklanjuti catatan kekerasan. Dalam menindaklanjuti , TNI harus mengutamakan nilai transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan penegkan HAM.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, menurutnya, wajib memberikan instruksi jelas dan tegas pada prajurit TNI untuk tetap tunduk pada supremasi sipil dan prinsip hukum. Hal tersebut harus diikuti dengan sosilisasi Peraturan Panglima nomor 73/IX/2010 tentang pelarangan setiap prajurit TNI melakukan tindak penyiksaan dan kejam yang melanggar koridor HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com