Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Jangan Hanya Jadi Fasilitator Gerindra-Prabowo

Kompas.com - 24/09/2012, 19:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai memang seharusnya PDI-P mengevaluasi koalisi dengan Partai Gerindra seperti yang diungkapkan politisi senior PDI-P Taufiq Kiemas.

Pasalnya, persaingan antarparpol untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat di pemilu 2014 semakin ketat.

"Jangan sampai posisi PDI-P hanya akan menjadi fasilitator bagi peningkatan elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo saja," kata Basarah di Jakarta, Senin (24/9/2012).

Sebelumnya, Taufiq menyebut PDI-P kapok berkoalisi dengan Partai Gerindra setelah melihat Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra lebih diuntungkan dari pengusungan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) bahwa pencoblos Jokowi-Basuki lebih banyak mendukung Prabowo ketimbang Megawati Soekarnoputri jika Pilpres digelar saat ini.

"Itu membuat semangat kita untuk tidak berkoalisi lagi semakin besar," kata Taufiq.

Basarah mengatakan, PDI-P berkepentingan untuk menjadikan setiap agenda politiknya, termasuk dalam Pilkada DKI Jakarta memberi efek positif terhadap elektabilitas PDI-P.

Seharusnya, kata dia, kemenangan Jokowi-Basuki memberi efek positif kepada PDI-P dan bukan Gerindra. Pasanya, kata dia, ikon kemenangan Pilkada DKI ada pada Jokowi sebagai kader PDI-P.

Basarah mengaku bahwa pihaknya dari awal sudah memprediksi dampak koalisi dengan Gerindra. "Kami menangkap kesan politik pencitraan yang dibangun Gerindra sebagai parpol yang identik ideologi perjuangannya dengan PDI-P dan Prabowo dikesankan sebagai Capres 2014 yang didukung oleh PDI-P," kata dia.

"Posisi itu yang membuat penilaian dan dukungan positif publik terhadap PDI-P beralih ke Gerindra, termasuk terhadap Prabowo yang sedang membangun citra sebagai capres alternatif. Saya kira, karena faktor anomali realitas politik itulah yang membuat pak Taufiq mengatakan tidak ingin melanjutkan kerjasama politik dalam urusan pilpres dengan Gerindra," pungkas Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Nasional
    'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

    "Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

    Nasional
    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com