Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daya Saing Rendah, Hipmi Minta TDL IKM Tidak Dinaikkan

Kompas.com - 17/09/2012, 09:47 WIB
M Fajar Marta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan  Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta, agar pemerintah tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk Industri Kecil Menengah (IKM).

Hal itu diutarakan Ketua Bidang Energi BPP Hipmi Reza Rajasa di Jakarta, Senin (17/9/2012) ini,  menanggapi rencana kenaikkan TDL.

"Untuk IKM sebaiknya ditangguhkan dulu. Daya saing kita di IKM ini masih sangat rendah. Kalau usaha besar, bolehlah," ujar Reza.

Reza menyebutkan, subsidi energi masih sangat dibutuhkan oleh IKM.

"Ada dua alasan disini. Pertama, IKM kita ini akan menghadapi Asean Economic Community 2015 (AEC). Nah daya saing mereka belum kuat. Kita perkuat dulu dengan rupa-rupa insentif, supaya IKM kita tidak kalah nantinya pada 2015. Kedua, insentif buat IKM saat ini belum cukup efektif mendorong daya saing IKM. Misalnya pajak dan perizinan masih belum jelas," ucap Reza.

Ia menambahkan, menampung berbagai aspirasi dari anggotanya, Hipmi melihat belum saatnya menaikkan TDL buat IKM. "Jadi jangan sampai terjadi disinsentif tapi insentifnya yang harus diperkuat," katanya.

Reza menambahkan, bila AEC diberlakukan, IKM Indonesia akan sulit bersaing dengan IKM-IKM dari Thailand, Malaysia, dan Singapura.

"Bahkan dengan Vietnam saja kita bisa berat. Sebab itu, semua pihak mesti serius membenahi IKM nasional," ujar Reza lagi.

Ia memperkirakan akan terjadi kenaikkan biaya produksi (cost production) hingga 20 persen dari komponen energi di IKM, bila TDL dinaikkan.

Reza mendorong agar pemerintah menuntaskan program efisiensi bahan bakar di PT PLN, sehingga perusahaan itu mampu menyuplai listrik yang terjangkau buat masyarakat.

Pemerintah berencana mengusulkan kenaikan TDL. Keputusan ini bertujuan meredam laju subsidi energi yang naik mencapai Rp 274,7 triliun tahun depan. Dalam anggaran penerimaan negara, direncanakan mencapai Rp 1.507 triliun yang naik 11 persen dari tahun ini. Namun belanja negara juga lebih besar mencapai Rp 1.657, 9 triliun.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com