Konsumsi Premium Dibatasi

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini menyatakan, aturan pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah ataupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi terlalu berat di tingkat operasional. Selain butuh aparat keamanan dalam jumlah banyak untuk pengawasan, sebagian pembeli juga akan memaksa tetap membeli BBM bersubsidi. ”Namun kalau pembatasan BBM bersubsidi diterapkan di jalan tol, itu bisa dilakukan karena itu daerah tertutup. Bukan melarang orang beli Premium, tetapi SPBU tidak perlu disuplai Premium, pengguna tol pasti mampu bayar BBM nonsubsidi. Kami akan segera dukung,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah dan DPR membahas penambahan kuota BBM bersubsidi. ”Dananya ada di cadangan fiskal. Akan tetapi, perlu persetujuan DPR menyangkut tambahan anggaran,” ujar Hatta.

Sementara itu, kebutuhan BBM, terutama BBM bersubsidi, di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan bertambah sekitar 15 persen dari jatah kuota yang ditetapkan untuk disalurkan di ketiga wilayah itu. Sisa kuota BBM bersubsidi di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara masih mencukupi sampai pertengahan Oktober.

(EVY/COK/HAM)