Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senggol Airfast, Lion Air Cek Kondisi Pesawat

Kompas.com - 24/08/2012, 18:09 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Umum Lion Air Edward Sirait membenarkan ada pesawatnya yang menyenggol pesawat Airfast pada Jumat (24/8/2012), sekitar pukul 03.35 WIB. Untuk menghitung berapa kerugian, pihaknya harus mengecek kondisi pesawat dulu.

"Yang pasti pesawat harus dicek dulu. Nah perbaikannya apa, ya harus dievaluasi," kata Edward ketika dihubungi Kompas.com, Jumat.

Ia menjelaskan, senggolan antara pesawat Lion Air dengan nomor registrasi PK-FLB 737 900 ER dengan pesawat Airfast Indonesia PKOCU MD82 terjadi di bagian sayap kedua pesawat. Namun, berapa besar kerugian yang diderita kedua maskapai, belum bisa dihitung. Untuk menghitung besar kerugian, pihak Lion Air harus terlebih dahulu mengecek pesawat yang bersenggolan tersebut.

"Belum tahu aturannya bagaimana," tambah dia.

Edward pun menuturkan, sudah ada tim yang berada di bandara yang akan membicarakan kejadian yang terjadi dini hari tadi.

Selain itu, ia menegaskan, kejadian tersebut tidak mengganggu operasional Lion Air. Maskapai, kata dia, mempunyai pesawat cadangan.

"Nggak (terganggu). Operasional normal," tandas Edward.

Peristiwa senggolan kedua maskapai ini sebelumnya juga dibenarkan Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura II (AP II) Trisno Heryadi ketika dihubungi Kompas.com. Menurutnya, senggolan terjadi saat pesawat Lion Air yang tidak dalam keadaan hidup sedang ditarik keluar dari stan R37 menuju stan B33. Saat melewati stan R36, terjadi senggolan dengan pesawat Airfast.

"Yang menabrak adalah pesawat Lion," ungkapnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com