Sembilan Provinsi Prioritas Penanggulangan Kekeringan

Jakarta, Kompas - Sembilan provinsi menjadi prioritas penanggulangan kekeringan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kekeringan saat musim kemarau menyebabkan sawah puso, krisis air, hingga konflik horizontal karena rebutan sumber daya.

”Sistem gilir giring untuk mengatasi keterbatasan sumber air pertanian diterapkan di daerah pertanian yang dilanda kekeringan. Selain itu, mendistribusikan air dengan truk tangki, modifikasi hujan buatan, dan sebagainya,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (17/8), di Jakarta.

Sembilan provinsi prioritas itu meliputi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Papua Barat. Untuk itu, BNPB mengalokasikan Rp 60 miliar.

BNPB juga menyarankan agar setiap hulu dan tengah aliran sungai dibuat embung. Di sejumlah daerah yang rutin dilanda kekeringan ditargetkan dibuat 1.500 embung.

”Rata-rata pembuatan satu embung Rp 60 juta dengan lahan sudah disediakan pemerintah daerah. Pembangunannya melibatkan masyarakat setempat dengan cara padat karya,” kata Sutopo.

Prediksi kemarau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memprediksi musim kemarau kategori normal 57 persen, di atas normal 35 persen, dan di bawah normal 8 persen. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Mulyono Prabowo mengatakan, pembuatan hujan buatan di sejumlah daerah yang dilanda kekeringan masih sulit.

”Pembentukan awan masih kurang. Belum bisa diterapkan hujan buatan,” kata dia.

Bersamaan musim kemarau, beberapa wilayah di sekitar Maluku mengalami musim hujan. Menurut Mulyono, wilayah itu terpengaruh dinamika atmosfer di Samudra Pasifik barat.

”Posisi matahari di belahan bumi utara menimbulkan panas dan tekanan rendah di Samudra Pasifik. Pusat pertumbuhan badai tropis di perairan utara Papua atau sebelah timur Filipina, akhirnya menimbulkan musim hujan di kawasan Maluku dan sekitarnya,” kata dia. (NAW)