Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Ingatkan Pemerataan Pembangunan

Kompas.com - 16/08/2012, 21:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan, namun juga harus ada pemerataan pembangunan. Pemerataan diperlukan agar kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

"Pertumbuhan yang tidak dibarengi dengan pemerataan akan menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar dan berpotensi menimbulkan masalah di aspek yang lain, terutama sosial dan politik," kata Ketua DPR Marzuki Alie saat pidato pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2012-2013 di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012) malam.

Rapat itu juga mengagendakan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Rancangan APBN 2013 dan nota keuangannya.

Marzuki mengatakan, DPR juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kesiagaan fiskal untuk menghadapi krisis finansial jangka pendek. Pasalnya, ada kekhawatiran perekonomian Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat di tahun 2013 .

Pada saat bersamaan, kata Marzuki, pemerintah juga harus mempersiapkan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan jangka menengah dan panjang di tengah perekonomian dunia yang cenderung melemah. Pemerintah diminta tidak terbuai dengan hasil pertumbuhan ekonomi yang dicapai tiga tahun terakhir.

"Pemerintah perlu memberi bukti yang realistis dalam penciptaan lapangan kerja dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tepat sasaran. Semua negara dalam era globalisasi, cepat atau lambat akan terpengaruh dan tidak kebal terhadap krisis, termasuk Indonesia," kata Marzuki.

Dalam pembicaraan pendahuluan, DPR telah menyepakati pertumbuhan ekonomi antara 6,8-7,2 persen, inflasi 4,4-5,4 persen, nilai tukar rupiah Rp 9.000-Rp 9.300 per dollar AS, tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia 3 bulan sebesar 4,5-5,5 persen, produksi minyak bumi (lifting) sebesar 890 ribu- 930 ribu barel perhari, dan harga patokan minyak bumi Indonesia sebesar 95-120 dollar AS per barel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com