Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Terima Surat Soal Kasus Rohingya

Kompas.com - 06/08/2012, 16:56 WIB
Tjahja Gunawan Diredja

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com---Surat Ketua DPR-RI Marzuki Alie kepada Ketua Parlemen Myanmar yang mempertanyakan kasus kekerasan berdarah dan pengusiran etnis Rohingya akhirnya berbalas. Hal ini terungkap dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2012).
“Respon mereka terhadap surat kita cukup baik, dalam surat balasannya Ketua Parlemen Myanmar menjelaskan kasus etnis Rohingya bukan kebijakan resmi negara mereka. Jadi itu karena insiden,” papar Marzuki sebagaimana dikutip dalam situs www.dpr.go.id.
Dalam surat itu Ketua Parlemen Myanmar menjelaskan, kasus kekerasan berdarah bermula adanya kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan terhadap seorang ibu muda penduduk daerah setempat yang dilakukan empat pemuda etnis muslim Rohingya.

Kasus ini menimbulkan kemarahan sehingga memicu konflik. Terjadi pembakaran mesjid dan dibalas pembakaran kuil umat Budha.
“Ketua Parlemen Myanmar juga mengaku tidak ada diskriminasi, apalagi pemusnahan etnis atau genosida. Nah, kenapa berita di media berbeda tentu perlu diklarifikasi. Kita sebaiknya menyerahkan hal ini kepada badan independen yang dibentuk PBB,” ujar Marzuki Alie. 
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim kita tentu prihatin tehadap apa yang menimpa etnis muslim Rohingya. Tetapi tidak mungkin kita mengirim relawan dan mencampuri konflik internal negara lain.

Perjuangan yang paling tepat saat ini adalah melalui forum internasional. Marzuki yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Organisasi Parlemen anggota OKI (PUIC) telah meminta Sekjen PUIC berkirim surat kepada 51 negara anggota.

Organisasi ini, menurutnya, dapat bersikap sesuai resolusi nomor 111 yang telah disepakati pada Sidang Umum di Palembang beberapa waktu lalu.
DPR melalui Komisi I yang membidangi urusan luar negeri diharapkan dapat merespon masalah ini setelah masa reses selesai.

“Itu kewajiban kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak azasi manusia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim kita juga wajib mempromosikan hidup yang mengedepankan perdamaian,” demikian Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Nasional
    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Nasional
    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com