Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Terima Surat Soal Kasus Rohingya

Kompas.com - 06/08/2012, 16:56 WIB
Tjahja Gunawan Diredja

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com---Surat Ketua DPR-RI Marzuki Alie kepada Ketua Parlemen Myanmar yang mempertanyakan kasus kekerasan berdarah dan pengusiran etnis Rohingya akhirnya berbalas. Hal ini terungkap dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2012).
“Respon mereka terhadap surat kita cukup baik, dalam surat balasannya Ketua Parlemen Myanmar menjelaskan kasus etnis Rohingya bukan kebijakan resmi negara mereka. Jadi itu karena insiden,” papar Marzuki sebagaimana dikutip dalam situs www.dpr.go.id.
Dalam surat itu Ketua Parlemen Myanmar menjelaskan, kasus kekerasan berdarah bermula adanya kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan terhadap seorang ibu muda penduduk daerah setempat yang dilakukan empat pemuda etnis muslim Rohingya.

Kasus ini menimbulkan kemarahan sehingga memicu konflik. Terjadi pembakaran mesjid dan dibalas pembakaran kuil umat Budha.
“Ketua Parlemen Myanmar juga mengaku tidak ada diskriminasi, apalagi pemusnahan etnis atau genosida. Nah, kenapa berita di media berbeda tentu perlu diklarifikasi. Kita sebaiknya menyerahkan hal ini kepada badan independen yang dibentuk PBB,” ujar Marzuki Alie. 
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim kita tentu prihatin tehadap apa yang menimpa etnis muslim Rohingya. Tetapi tidak mungkin kita mengirim relawan dan mencampuri konflik internal negara lain.

Perjuangan yang paling tepat saat ini adalah melalui forum internasional. Marzuki yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Organisasi Parlemen anggota OKI (PUIC) telah meminta Sekjen PUIC berkirim surat kepada 51 negara anggota.

Organisasi ini, menurutnya, dapat bersikap sesuai resolusi nomor 111 yang telah disepakati pada Sidang Umum di Palembang beberapa waktu lalu.
DPR melalui Komisi I yang membidangi urusan luar negeri diharapkan dapat merespon masalah ini setelah masa reses selesai.

“Itu kewajiban kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak azasi manusia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim kita juga wajib mempromosikan hidup yang mengedepankan perdamaian,” demikian Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com