Kompas.com - 03/08/2012, 22:46 WIB
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

PALEMBANG, KOMPAS.com --- Sejumlah pihak mempertanyakan keberadaan Bupati Ogan Ilir Mawardi selama konflik lahan merundung warganya hingga berakhir dengan bentrokan dengan  polisi yang menewaskan satu anak-anak Angga bin Darmawan (12) dan melukai setidaknya empat warga lainnya.

Selama konflik lahan memanas dalam tiga bulan terakhir, Bupati yang menjalani periode kedua kepemimpinannya itu tak pernah muncul di hadapan masyarakat. Konflik tersebut terjadi antara warga 21 desa di Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, dengan PTPN VII Cinta Manis yang berada di kabupaten yang sama.

Beberapakali pertemuan digelar antara warga dengan PTPN VII Cinta Manis, namun Bupati Mawardi tak pernah muncul dengan berbagai alasan. Pertemuan hanya dihadiri DPRD Ogan Ilir dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf mengatakan, bupati seharusnya bertanggungjawab moral secara langsung terhadap masalah yang dihadapi warganya. Apalagi, seorang anak-anak tewas dalam peristiwa kekerasan.

"Namun, dalam hal ini kami melihat peran Bupati Ogan Ilir tak ada," katanya di Palembang, Sumsel, Jumat (3/8/2012). Padahal, kata Eddy, peristiwa bentrok disertai penembakan oleh anggota Brigade Mobil (Brimob) di Desa Limbang Jaya itu seharusnya dapat diredam jika konflik lahan yang menjadi pangkal masalah diselesaikan sedini mungkin.

"Seharusnya Bupati bisa memfasilitasi masalah ini," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis yang juga mengetuai tim pemeriksaan penembakan Limbang Jaya mengatakan, tidak adanya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam peristiwa tersebut merupakan bentuk absennya negara. Padahal, kewenangan penyelesaian sengketa lahan berada di tangan bupati sebelum dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena ketidakhadiran negara itu, lanjut  Nurcholis, kepolisian seolah didorong melakukan tugas yang melebihi kapasitasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam kasus ini kepolisian dibuat menanggung tugas baik penegakan hukum maupun dialog dengan masyarakat. Padahal, dialog dengan masyarakat ini semestinya bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten," ujarnya.

Dalam peristiwa yang berakhir bentrok di Desa Limbang Jaya, 27 Juli lalu, polisi masuk ke desa awalnya dengan tujuan melakukan patroli dialogis dan penegakan hukum. Namun, operasi ini berakhir dengan bentrokan antara polisi dengan masyarakat yang menewaskan satu anak-anak dan melukai empat warga lainnya yang diduga terkena peluru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.