Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Didesak Tekan Myanmar Soal Etnis Rohingya

Kompas.com - 26/07/2012, 22:59 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penderitaan etnis Muslim Rohingya di perbatasan Myanmar-Banglades bukan sekadar persoalan politik dan agama. Hal itu adalah persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan.

Oleh sebab itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Perhimpunan Negara-negara ASEAN didesak ikut mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.

Langkah konkret itu diharapkan dilakukan terhadap Pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindakan represif terhadap etnis tersebut.

Hingga kini dilaporkan ribuan hingga jutaan etnis Muslim Myanmar menghadapi aksi kekerasan yang brutal.

Desakan disampaikan Wakil Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk Rohingya, Syuhelmaidi Syukur, di Jakarta, Kamis (26/7/2012) petang.

Syuhelmaidi didampingi sejumlah aktivis ACT, seperti Direktur Eksekutif, N Imam Akbari, dan Kepala PR ACT, M Feri Kuntoro.

Selain mendesak Presiden Yudhoyono, ACT bersama Masyarakat Relawan Indonesia, Minggu (29/7/2012) nanti, akan berangkat menuju lokasi pengungsi Rohingya di Teknaf, pinggir Sungai Naf di perbatasan Myanmar-Banglades. Tim terdiri atas tiga orang, yang akan dipimpin oleh Andhika P Swasono.

Aksi kemanusian ini dilakukan ACT bersama lembaga swadaya lokal, Sawab. Terkait itu, ACT menghimpun bantuan dana dari masyarakat Indonesia yang akan didonasikan kepada etnis Rohingya.

"Oleh karena itu, kami berharap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta bisa segera mengeluarkan visa tersebut. Kalau Jumat besok keluar, kami bisa masuk dari Yangon. Akan tetapi, kalau tidak keluar, kami akan masuk dari Banglades," ucap Syuhelmaidi, yang juga pernah memimpin bantuan kemanusian ke Somalia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com