Sengketa Ipad Ditolak MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji Materi Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Tim Organisasi Advokat Indonesia (OAI) mengenai perkara iPad ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menilai dalil pemohon bahwa ia adalah badan hukum privat tidak terbukti, dan oleh sebab itu pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon.

"Amar putusan mengadili untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya," tegas Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan putusan, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (25/07/2012).

Dalam permohonannya tanggal 3 Oktober 2011 dan perbaikan permohonannya bertanggal 8 November 2011, pemohon yaitu Organisasi Advokat Indonesia (OAI) menyatakan diri sebagai badan hukum privat, yakni seperti yang tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK. Namun, bukti-bukti yang diajukan tidak menunjukkan organisasi itu sebagai suatu badan hukum privat yang mempunyai kekayaan tersendiri secara pasti jumlahnya. Dengan demikian, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon.

"Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan,"ujar Majelis Hakim MK, Muhammad Alim.

Alim mengutarakan, MK menerima Keterangan DPR secara keseluruhan. Keterangan tersebut menyatakan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut DPR, demikian Alim, pasal a quo tegas mengatur mengenai adanya larangan pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka ia dapat dikenai sanksi pidana.

"Ketentuan tersebut yang disebutkan oleh DPR berlaku terhadap seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu anggapan Pemohon bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang a quo bersifat kabur (tidak pasti), dan berpotensi multitafsir serta bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945 adalah tidak tepat," tambahnya.

Tim Advokasi Perkara iPad secara resmi mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/10/2011). Permohonan ini diajukan oleh Virza Roy Hizzal yang merupakan Ketua Umum Organisasi Advokat Indonesia (OAI).