2.000 Kendaraan Dinas Akan Pakai Pertamax

PONTIANAK, KOMPAS.com - PT Pertamina dan Provinsi Kalimantan Barat menandatangani nota kesepahaman penggunaan bahan bakar nonsubsidi bagi kendaraan dinas. Pada tahap awal, 2.000 kendaraan dinas yang akan dilarang menggunakan BBM subsidi. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur Kalbar Cornelis dan General Manager Pemasaran Pertamina Regional VI Kalimantan Gigih WH Irianto, Senin kemarin.

Sales Area Manager PT Pertamina Wilayah Kalbar Putut Andriatno, Selasa (19/6/2012) mengatakan, untuk mendukung rencana itu, Pertamina akan langsung melakukan sosialisasi ke setiap SPBU. "Hingga Juni ini, sekitar 60 persen dari sekitar 80 SPBU sudah memiliki stok pertamax. Sisanya akan segera didorong untuk menyediakan pertamax supaya bisa melayani kendaraan dinas pemerintah," kata Putut.

Upaya itu merupakan salah satu langkah menghemat BBM subsidi. Kalbar sebetulnya mendapatkan tambahan kuota BBM subsidi, tetapi langkah penghematan tetap perlu dilakukan.