60.000 Stiker BBM Nonsubsidi Dibagikan

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah telah membagikan 20.000 stiker bertuliskan bahan bakar minyak nonsubsidi yang akan dipasang pada semua mobil dinas instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Pembagian stiker itu ditargetkan rampung pekan depan.

"Kami harapkan selesai pekan depan," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, seusai peluncuran buku Minyak dan Gas Bumi Indonesia 2012, Jumat (8/6/2012), di Plasa Sentris, Jakarta.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian BBM bersubsidi. Dalam peraturan itu disebutkan, pemerintah memberlakukan larangan pemakaian BBM bersubsidi jenis bensin dengan angka oktan 88 bagi mobil dinas di wilayah Jabodetabek, mulai 1 Juni 2012.

Selanjutnya, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil dinas itu akan diterapkan di Jawa dan Bali mulai 1 Agustus nanti. Untuk mempermudah petugas SPBU dalam mengenali mobil dinas, pemerintah menargetkan total jumlah stiker yang akan dibagi sebanyak 60.000 unit.

Stiker pelarangan pemakaian BBM bersubsidi itu dipasang di bagian depan dan belakang mobil dinas. Selanjutnya, pemerintah akan memperluas pemberlakuan larangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil dinas hingga ke seluruh Jawa dan Bali mulai 1 Agustus mendatang.

Jumlah stiker BBM nonsubsidi yang akan dibagikan untuk wilayah Jawa dan Bali sekitar 80.000-90.000 stiker. "Itu untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa dan Bali," kata dia.

Pengendalian BBM bersubsidi bagi mobil dinas itu merupakan instruksi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menindaklanjuti instruksi tersebut, beberapa pemerintah daerah di Jawa dan Bali mulai mempersiapkan implementasi aturan itu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, berinisiatif membuat sendiri stiker BBM nonsubsidi berlambang provinsi itu.