Panglima: TNI Tak Bekingi Tempat Praktik Asusila di Padang

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono menegaskan, kekerasan yang dilakukan sekelompok oknum TNI terhadap warga dan wartawan di Padang, Sumatera Barat, bukan untuk melindungi tempat praktik asusila yang ditertibkan.

"Jadi TNI tidak membekingi di situ, tidak. Jadi, memang secara kebetulan saja situasi tersebut akhirnya membawa anggota TNI yang di situ ikut terlibat," kata Agus di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Sebelumnya, penganiayaan terjadi setelah penertiban terhadap sejumlah kedai yang diduga sebagai tempat praktik asusila oleh Satuan Polisi Pamong Praja Padang dan sebagian anggota masyarakat. Seusai penertiban, sebagian warga mulai dianiaya sejumlah orang berseragam tentara, yang lalu merembet pada penganiayaan terhadap para wartawan tersebut.

Kamerawan Global TV, Budi Sunandar, terluka di bagian telinga kanan dan menerima tujuh jahitan. Kamera Budi dirampas dan hingga kini belum dikembalikan. Sementara kamera milik kamerawan stasiun televisi lokal Favorit TV, Jamaldi, dihancurkan hingga berkeping-keping.

Kontributor MetroTV, Afriyandi, mengalami luka memar di bagian muka. Wajahnya dipukuli sejumlah orang yang diduga anggota Batalyon Marinir Pertahanan Lantamal II Padang. Sebagian wartawan lain yang juga menjadi korban ialah kamerawan SCTV, kamerawan Trans7, dan fotografer harian Padang Ekspres.

Agus menjelaskan, sebenarnya sekelompok anggota TNI hendak pulang dari kantor DPRD. Namun, kata dia, mereka melihat ada keributan di tengah penertiban. "Jadi ada saudara anggota marinir yang salah satu ikut ditertibkan," kata dia.

Dikatakan Agus, tak ada yang salah dengan penertiban itu. Pihak TNI pun, kata dia, dilibatkan dalam penertiban. Sebanyak 11 anggota marinir yang terlibat penganiayaan telah ditahan.

Ketika dimintai tanggapan berbagai pihak agar anggota TNI yang terbukti terlibat agar dipecat, Agus menjawab, "Jangan langsung begitu. Mari kita ikuti proses hukum, jangan main pecat. Kalau proses hukum katakan harus dipecat, ya dipecat. Kalau tidak, ya tidak."