10 Kabupaten/Kota Belum Terima Bagi Hasil PT Inalum

MEDAN, KOMPAS.com — Sepuluh kabupaten/kota di sekeliling Danau Toba, Sumatera Utara, sejak tahun 2010 belum menerima bagi hasil PT Indonesia Asahan Aluminium.

Padahal, ada kabupaten yang defisit anggaran dan harus meminjam ke Bank Sumut untuk berkegiatan.

Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah tahun 2013 di Kantor Gubernur Sumut, Senin (21/5/2012).

Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing mengatakan, sejak tahun 2010, dana bagi hasil (annual fee) dari PT Inalum belum cair. Pihaknya bahkan harus meminjam ke Bank Sumut untuk menalangi kegiatan karena dana bagi hasil itu sangat dibutuhkan di daerah.

Hal serupa dikatakan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Batubara seharusnya menerima Rp 3,6 miliar dana bagi hasil pada tahun 2010 dan Rp 3 miliar pada tahun 2011. Namun, sampai kini belum ada tanda-tanda pencairan dana itu.

Menurut Kepala Badan Otorita Asahan Effendi Sirait, PT Inalum selalu menyetorkan dana bagi hasil kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementrian Keuangan, setiap bulan November. Sejak tahun 1983 hingga 2011, PT Inalum telah menyerahkan 145,388 juta dollar AS kepada Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2010, dana yang diserahkan kepada pemerintah sebesar 6,87 juta dollar AS, sedangkan tahun 2011 sebanyak 8,265 juta dollar AS.

"Kami hanya menyerahkan dana ke rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia. Bagaimana pembagian ke daerah, bukan lagi kewenangan kami," tutur Effendi. Dana diduga berhenti di Kementerian Keuangan.    

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, pihaknya telah menyurati Kementerian Keuangan terkait dengan dana bagi hasil ini pada tahun 2010, tetapi belum ada jawaban. Pihaknya akan mempertanyakan kembali hal itu.

Kontrak PT Inalum yang dimiliki konsorsium Jepang akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Pemerintah daerah di seputar Danau Toba meminta pemerintah pusat melibatkan mereka dalam pembahasan transfer aset ini.

Namun, dalam rapat pembahasan belum terlihat bentuk konkret transfer aset itu. Bahkan, sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana kondisi aset saat ini.

OK Arya menyebutkan, sistem bagi hasil sudah kuno. Pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah dalam hal kepemilikan saham PT Inalum.

Perwakilan dari Kementerian Perindustrian yang hadir dalam rapat itu, I Gusti Putu Surya Wirawan, mengatakan, ada empat pekerjaan besar yang kini dilakukan pemerintah, yakni mengambil alih aset melalui negosiasi dengan Jepang, yang akan dimulai pada akhir Juni nanti; pengembangan wilayah Sumut, khususnya 10 kabupaten/kota yang mendukung keberadaan PT Inalum; pengaturan tata cara bisnis PT Inalum sendiri; dan perihal kepemilikan saham.

"Jakarta 100 persen mendukung sumber-sumber digunakan untuk kemanfaatan daerah," tutur Putu.