Tahun 2016, PLTN Dibangun di Pulau Bangka

BANDUNG, KOMPAS - Pemerintah optimistis bisa membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Pulau Bangka tahun 2016 sebagai solusi ketahanan energi di Indonesia. Atas rencana pendirian PLTN tersebut, sejauh ini pemerintah juga mengantongi persetujuan sebanyak 50 persen dari penduduk di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengungkapkan, untuk mewujudkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di pulau tersebut, rangkaian kampanye dan sosialisasi terus digalakkan.

”Sebelum gempa di Jepang yang memacu krisis di PLTN Fukushima, persetujuan masyarakat mencapai 55 persen,” kata Gusti yang ditemui seusai memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/4).

Ia mengungkapkan, angka persetujuan masyarakat yang dianggap layak untuk meneruskan rencana pembangunan adalah di atas 50 persen. Pulau Bangka dipilih sebagai lokasi yang ideal karena dinilai aman dari gempa bumi. Lokasi lain yang aman dari gempa bumi adalah Pulau Kalimantan. Namun, daerah tersebut kurang ekonomis karena tidak banyak aktivitas industri, kecuali di Kalimantan Timur.

Gusti mengakui, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memberikan persetujuan atas rencana pemerintah untuk membangun pembangkit nuklir di tempat itu. Selain Kepulauan Bangka Belitung, hingga kini provinsi lain yang memberikan persetujuan atas pembangunan PLTN adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Mengenai rencana pembangunan PLTN Muria di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Gusti mengungkapkan, pemerintah tidak lagi tertarik menggarap PLTN di sana karena masalahnya rumit.

Penghubung

Gusti juga menuturkan, pemerintah menjadi penghubung antara inovasi yang dibuat lembaga pemerintah nonkementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) karena PT Dahana (Persero), yang berkonsentrasi pada produk bahan peledak, hingga kini bergantung pada bahan baku impor. Kondisi ini akan diatasi melalui kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk menyuplai bahan bakunya.

Awal Maret lalu, sejumlah aktivis lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat di Pangkal Pinang mendeklarasikan Gerakan Rakyat Penolakan Pembangkit PLTN.

M Ali Akbar dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, Indonesia berada di daerah rawan gempa. Oleh karena itu, membangun PLTN di Indonesia bertentangan dengan akal sehat. (eld/ich)