Perlawanan Petani Akan Terus Berlanjut

PONTIANAK, KOMPAS.com - Perlawanan petani Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat terhadap perusahaan kelapa sawit PT Ledo Lestari akan terus berlanjut.

Apalagi, Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan dua pasal dalam UU 18/2004 tentang Perkebunan yang sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat masyarakat sekitar perkebunan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Anton P Widjaya, Selasa (10/4/2012) mengatakan, masyarakat Semunying Jaya sudah berjuang sejak tahun 2004 saat hutan adat mereka diserobot perusahaan.

"Kalau kemudian warga mengambilalih lahan dan menyita alat berat dan menghentikan aktivitas perusahaan, itu semata-mata karena mereka sudah tak bisa lagi bersabar dengan perusahaan. Aksi masyarakat masih akan terus berlanjut sampai tuntutan mereka dipenuhi," kata Anton.

Selama sepekan ini, warga Desa Semunying Jaya menghentikan aktivitas perusahaan dengan menyita alat berat, menutup perkantoran, dan menutup tempat pembibitan kelapa sawit. Mereka menuntut pengembalian lahan seluas 1.420 hektar yang diserobot perusahaan.

Lahan itu sebelumnya merupakan hutan adat. Anton mengatakan, dengan dibatalkannya Pasal 21 dan Pasal 47 UU 18/2004, konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan tak bisa lagi menggunakan kedua pasal itu.

"Selama ini, kedua pasal itulah yang sering menyeret masyarakat sekitar perkebunan ke jalur hukum padahal masyarakat dalam posisi mempertahankan atau memperjuangkan hak," kata Anton.