Dalam 2 Pekan, 40 Kasus Kekerasan Terjadi di Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Dalam dua pekan ini, 40 kasus kekerasan terkait proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) terjadi di Aceh.

Dari 40 kasus tersebut, 80 persen terjadi di bekas wilayah konflik, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Jaya, dan Kota Lhokseumawe.

Demikian hasil temuan dua lembaga pemantau Pilkada Aceh, The Aceh Institute dan Forum LSM Aceh, yang disampaikan kepada pers di Banda Aceh, Selasa (3/4/2012).

Dari temuan juga disebutkan, hampir semua tindak kekerasan itu melibatkan pendukung tim kampanye para kandidat kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Aceh 2012.

Irfandi dari Forum LSM Aceh, mengatakan, dari temuan itu, 9 kasus di antaranya kekerasan terjadi di Lhokseumawe, sedangkan di Pidie ditemukan 7 kasus. Di Aceh Timur dan Aceh Jaya ada enam aksi kekerasan, sedangkan di Aceh Timur 5 kasus. Di Kabupaten Bireuen terdapat tindakan kekerasan sebanyak 3 kasus, menyusul Kabupaten Pidie Jaya dengan 2 kasus.

Banyaknya kasus yang terjadi di daerah-daerah itu, menunjukkan adanya korelasi antara tingkat kekerasan yang terjadi selama pilkada ini dengan tingkat kerawanan daerah itu pada masa konflik. Semua daerah rawan kekerasan itu adalah basis kekuatan partai lokal, khususnya Partai Aceh.

"Dengan kata lain, kawasan yang rawan dalam kekerasan Pilkada Aceh 2012 ini adalah wilayah yang rawan pada masa konflik yang lalu. Kita tahu bahwa kawasan Pidie, Aceh Utara, AcehTimur, masuk kategori dengan tensi kekerasan yang tinggi pada masa konflik. Pada pilkada inipun wilayah tersebut sangat rawan dengan aksi kekerasan," kata Irfandi.

Kekerasan yang terjadi selama Maret ini, paling tinggi terjadi pada masa kampanye yang telah digelar sejak 22 Maret lalu, yaitu sebanyak 27 kasus dari 40 kasus kekerasan. Kebanyakan kasus-kasus itu terjadi di tempat umum (sekitar 22 persen).

Sebagian besar atau 19 kasus kekerasan itu terjadi pada dini hari, sehingga menyulitkan petugas panitia pengawas pemilihan (panwas) dan aparat keamanan mengidentifikasi para pelaku. Jumlah pelaku juga tidak jelas.

Sementara untuk tindakan kekerasan yang teridentifikasi, biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh 2 sampai 5 orang pelaku. Korban kekerasan paling banyak ditujukan kepada pendukung kandidat.

"Dengan maraknya aksi kekerasan ini, kami menuntut para pihak yang berwenang untuk segera mengusut dan memberi tindakan tegas kepada para pelaku kekerasan yang mengganggu pelaksanaan pilkada di Aceh. Praktik-praktik kekerasan yang terjadi selama ini sangat mengkhawatirkan dan mencederai asas pilkada yang damai," ucap Irfandi.

Kekerasan juga berpotensi menimbulkan rasa takut di masyarakat, untuk berpartipasi dalam setiap tahapan pilkada, serta membuat masyarakat kehilangan kebebasan dalam memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau para pelaku kekerasan dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas oleh hukum, maka praktik-praktik kekerasan diyakini akan terus berlangsung.

Menimbang tingginya tingkat kekerasan yang terjadi di kawasan pantai timur, maka Forum LSM Aceh dan The Aceh Institute meminta aparat keamanan agar dapat meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah seperti Pidie, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Bireuen.

Selain itu, aparat keamanan perlu untuk disertakan dalam setiap rombongan kampanye demi mencegah dan mengantisipasi terjadinya bentrokan di jalan dengan pendukung kandidat yang lain. Hal ini juga perlu dilakukan, agar menjamin hak dan kebebasan bagi semua kandidat beserta pendukungannya dalam berkampanye.  

Forum LSM Aceh dan The Aceh Institute juga menuntut, agar panwas lebih giat dan lebih proaktif dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi. Panwas harus lebih intensif turun ke masyarakat, demi mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pilkada serta mengajak masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada secara partisipatif.

Forum LSM Aceh dan The Aceh Institute juga mengingatkan dan menuntut komitmen damai dari para kandidat kepala daerah, sebagaimana janji yang pernah disampaikan pada deklarasi damai 14 Maret 2012 yang lalu.

Para kontestan kepala daerah harus terus meng imbau para pendukungnya, agar melaksanakan pilkada secara damai, serta menghindari kekerasan terhadap pendukung kandidat yang lain.