Cegah Penimbunan, Perketat Distribusi

Bandar Lampung, Kompas - Pertamina Unit Pemasaran Region II Sumatera Bagian Selatan meminta polisi memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan pengamanan di terminal BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyimpangan BBM bersubsidi.

Hal itu diungkapkan Asisten Manajer External Relation PT Pertamina Pemasaran Region II Sumatera Bagian Selatan Roberth MV, Selasa (13/3). Menjelang realisasi rencana kenaikan harga BBM, Pertamina telah meningkatkan koordinasi dengan kepolisian di wilayah Sumbagsel, termasuk Lampung.

Menurut Roberth, Pertamina juga meminta masyarakat tidak segan melaporkan tindak penyelewengan BBM bersubsidi. ”Selain merugikan konsumen, hal itu juga berisiko terhadap keselamatan diri dan lingkungannya, khususnya risiko kebakaran,” katanya.

Senin (12/3) sore, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap tindak penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Sukarame, Bandar Lampung. Barang bukti penimbunan BBM, berupa 600 liter solar, disita penyidik.

Modus penimbunan BBM itu dilakukan dengan memodifikasi tangki truk pengangkut tanah dan batu sehingga truk itu dapat diisi 300 liter solar dalam sekalian pengisian di SPBU. Solar-solar itu kemudian disimpan di jeriken-jeriken di dalam truk dan di sebuah garasi di Sukarame.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih, penimbunan itu telah dilakukan pelaku selama dua bulan terakhir. Truk BE 4306 AM beserta sopir dan kernetnya kini diamankan polisi.

Sementara itu, rapat koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Polres Tegal, Kodim 0712 Tegal, Pertamina, dan pihak terkait, Selasa, menekankan potensi kerawanan akibat kenaikan harga BBM. Potensi itu, misalnya, penimbunan BBM, unjuk rasa, dan pemanfaatan kelompok masyarakat miskin untuk kepentingan sekelompok orang.

Rapat dihadiri Komandan Kodim 0712 Tegal Letnan Kolonel ARH Elman Nawendro dan Kepala Polres Tegal Ajun Komisaris Besar Nelson P Purba.

Menjelang kenaikan harga BBM, nelayan Tasikmalaya, Jawa Barat, mengharapkan pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan penyediaan infrastruktur penunjang yang bisa meringankan beban nelayan. ”Naik atau tidak sepertinya sama saja bagi kami yang jarang mendapatkan BBM bersubsidi. Untuk melaut, kini kami harus mengeluarkan Rp 5.500-Rp 6.000 untuk membeli satu liter bensin,” kata Sodikin (47), nelayan di Tasikmalaya.

Data Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan, saat ini terdapat 6.700 nelayan di Tasikmalaya, tetapi 60-70 persen di antaranya masih bergantung pada pembelian bensin eceran. Hal itu disebabkan minimnya infrastruktur stasiun pengisian BBM di daerah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kemarin menerima bantuan 10 kapal ikan ukuran 30 gros ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, di Bandung.(WIE/JON/CHE/DMU)