Masyarakat Pulau Saparua Mengharapkan Perdamaian

AMBON, KOMPAS - Masyarakat Desa Porto dan Haria, Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, mengharapkan perdamaian segera terwujud. Oleh karena itu, akar masalah pemicu bentrokan harus diselesaikan. Bentrokan warga kedua desa, Rabu (7/3), mengakibatkan seorang warga tewas.

Harapan terciptanya perdamaian yang lestari itu diungkapkan sejumlah warga Porto dan Haria saat ditemui secara terpisah oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu di Baileo (balai desa) Porto dan Haria, Kamis.

Gubernur datang ke kedua desa itu bersama Kapolda Maluku Brigadir Jenderal (Pol) Syarif Gunawan, Panglima Kodam XVI/ Pattimura Mayor Jenderal Suharsono, Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal, dan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku Pendeta John Ruhulessin.

”Bentrokan yang terus terjadi ini sangat merugikan masyarakat. Sejumlah warga harus tewas sia-sia, banyak rumah terbakar, dan anak-anak tidak bisa sekolah. Kami sesungguhnya ingin hidup nyaman dan damai, tetapi hal itu tak pernah bisa terwujud karena penyelesaiannya tidak pernah tuntas,” ujar Raja (kepala desa) Haria Jacob Manuhutu.

Hal senada diungkapkan oleh Yopi Sahertian (30), salah satu tokoh pemuda di Porto. Menurut dia, sudah sembilan kali pertemuan warga Porto dan Haria diadakan dalam setahun terakhir, baik dibuat pemerintah maupun kepolisian. Namun, semua tak menyelesaikan akar permasalahan, yaitu batas tanah kedua desa.

Menurut Mantan Raja Porto, John Apono, masalah batas tanah itu muncul sejak 1850, dan telah memicu bentrokan besar pada tahun 1977, 1983, dan 2003. Dalam setahun terakhir sudah enam kali bentrokan terjadi, menelan korban tiga orang tewas dan puluhan rumah rusak berat. (APA)